SNIPER86.C0M, LANGKAT – Sekitar 50 orang masyarakat direncanakan akan menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum di depan Kantor BRI Unit Kuala pada Senin (12/01/2026). Aksi tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB dan berkaitan dengan dugaan tindakan oknum yang mempersulit proses peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta menahan agunan milik masyarakat.
Dalam pernyataan sikap yang diterima redaksi, aksi ini dikoordinir oleh Edo Tarro Rezekita Ginting. Ia menyampaikan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan publik yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif, termasuk dalam mengakses fasilitas KUR yang merupakan program pemerintah untuk mendukung pelaku usaha kecil.
Menurut pihak pengorganisir, berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat, terdapat dugaan tindakan oknum di BRI Unit Kuala yang dinilai merugikan dan menimbulkan keresahan. Dugaan tersebut mencakup proses pengajuan KUR yang dipersulit serta adanya agunan masyarakat yang ditahan tanpa kejelasan.
Aksi unjuk rasa ini rencananya akan menggunakan perlengkapan seperti toa, spanduk, ban, serta atribut pendukung lainnya. Pengorganisir menyatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Dalam aksinya, massa menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, Kepala Unit Kuala diminta untuk menyampaikan permohonan maaf secara lisan dan tertulis kepada masyarakat serta melalui media massa. Kedua, seluruh agunan milik masyarakat yang digunakan dalam peminjaman KUR diminta untuk dikembalikan tanpa syarat. Ketiga, petugas lapangan berinisial AL yang diduga terlibat dalam permasalahan tersebut diminta untuk diberhentikan dari jabatannya.
Pihak pengorganisir berharap aksi ini mendapat perhatian serius dari pihak terkait, khususnya manajemen BRI, agar permasalahan yang dikeluhkan masyarakat dapat segera diselesaikan secara adil dan transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan perbankan. (R-2)
