Aktivis sekaligus Pengiat Anti Korupsi LSM Paskal Sulaiman, menilai bahwa jika keterlibatan tersebut benar adanya, maka ini bukan sekadar pelanggaran etika ringan. Ia menyebut praktik semacam ini sebagai bentuk kemunduran dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih.
“Saya kira ini salah satu hal yang bikin DPRD sulit mendapatkan kepercayaan rakyat. Mereka selalu saja berupaya untuk melibatkan diri pada sesuatu yang seharusnya tidak patut dicontoh,” Ujar Bang Leman sapaan akrabnya kepada sniper86.com.
Pernyataan itu mencerminkan kegelisahan yang lebih luas bahwa publik semakin sulit membedakan antara fungsi pengawasan dan kepentingan praktis para wakil rakyat.
Bang Leman juga menegaskan bahwa ketiadaan larangan hukum tidak serta-merta menjadi legitimasi moral. Ia mengingatkan bahwa dalam sistem pemerintahan, anggota legislatif memiliki mandat yang jelas yaitu menyusun regulasi, mengawasi jalannya kebijakan, dan memastikan akuntabilitas eksekutif. Dalam konteks itu, keterlibatan langsung dalam proyek operasional seperti MBG justru menimbulkan kontradiksi yang serius. Ia bahkan mempertanyakan logika di balik praktik tersebut.
“Melibatkan diri sebagai eksekutor dalam proyek seperti MBG jelas menyalahi prinsip tata kelola. Bagaimana bisa pengontrol justru menjadi eksekutor?” tegasnya, Sabtu (04/04/26).
Apa yang disampaikan Sulaiman tidak berdiri di ruang hampa. Dalam banyak kasus, tumpang tindih peran antara pengawas dan pelaksana kerap menjadi pintu masuk konflik kepentingan. Ketika seorang legislator berada di dua posisi sekaligus mengawasi dan eksekutor Program maka mekanisme Pengawas Kebijakan kehilangan maknanya. Pengawasan menjadi formalitas, sementara potensi penyimpangan justru membesar. Dalam situasi seperti ini, publik bukan hanya kehilangan transparansi, tetapi juga jaminan bahwa kebijakan dijalankan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan segelintir pihak.
Lebih jauh, Sulaiman mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada kritik. Ia menyatakan bahwa LSM Paskal yang dipimpinnya akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ia mengatakan bahwa laporan akan disampaikan ke DPP Pusat, DPD Provinsi, hingga DPC partai terkait, sembari memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG tetap berjalan. Pernyataan ini menandai bahwa isu tersebut berpotensi meluas, tidak hanya menjadi polemik lokal, tetapi juga menyentuh dinamika internal partai dan akuntabilitas program nasional.
Di ujung pernyataannya, Sulaiman bahkan mengaitkan persoalan ini dengan dampak yang lebih luas terhadap citra kebijakan nasional. Ia menilai bahwa pelibatan oknum anggota DPRD dalam proyek dapur MBG berpotensi merusak reputasi program yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
“Ini merusak citra proyek MBG karena sejak awal membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan,” Tandasnya.
Pernyataan tersebut menyiratkan satu hal yang lebih mendasar, bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh desainnya, tetapi juga oleh integritas para pelaksana di lapangan. *
(Tofa/TF)
.jpg "Heboh !!! Video Viral, Assisten, Mandor 1, Centeng dan BKO Diduga di Sebut - Sebut Pemain di PT. LNK Kebun Bekiun Divisi 4 Sukaranda")
