SNIPER86.COM, BINJAI – Polemik pembangunan kandang peternakan ayam petelur di kawasan permukiman padat penduduk Lingkungan 5, Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Binjai Barat, akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat.
Menindaklanjuti keresahan dan keberatan warga, Senin (9/11/2026), tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Binjai, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, Lurah Sukamaju serta sejumlah kepala lingkungan (Kepling), turun langsung mendatangi lokasi bangunan peternakan ayam tersebut.
Namun, sangat disayangkan, pemilik usaha yang berdasarkan informasi disebut berinisial "EI" tidak berada di lokasi dan tidak hadir saat tim gabungan melakukan peninjauan.
Akibatnya, pihak kelurahan akan melayangkan surat pemanggilan agar pemilik usaha hadir pada Rabu (11/11/2026) di Kantor Lurah Sukamaju dengan membawa seluruh dokumen dan persyaratan perizinan yang dimiliki.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah instansi terkait juga akan diundang, di antaranya Dinas Perizinan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Satpol PP Kota Binjai.
Dari hasil peninjauan sementara, tim gabungan memperoleh sejumlah informasi terkait aktivitas peternakan tersebut. Kandang ayam diketahui merupakan jenis peternakan ayam petelur yang diinformasikan milik EI, dengan kapasitas sekitar 3.500 ekor ayam dan produksi mencapai 3.000 butir telur setiap hari.
Sementara itu, pengelolaan limbah kotoran ayam disebut dilakukan dengan cara mengumpulkannya ke dalam karung atau goni, kemudian diangkut menggunakan mobil setiap dua minggu sekali. Adapun jumlah pekerja yang terlibat dalam usaha tersebut sebanyak dua orang.
Meski demikian, berbagai informasi tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut, khususnya menyangkut sistem pengelolaan limbah, dampak lingkungan, serta kelengkapan administrasi dan legalitas bangunan maupun kegiatan usaha.
Tim gabungan juga menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi lanjutan akan dilakukan dengan menghadirkan pemilik usaha secara langsung.
RAMLAN: JANGAN SEMBARANGAN BANGUN PETERNAKAN DI TENGAH PERMUKIMAN
Anggota DPRD Kota Binjai yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, Ramlan, menegaskan bahwa persoalan pembangunan peternakan ayam di kawasan permukiman padat penduduk tidak boleh dianggap sepele.
Menurutnya, dirinya akan terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dan perizinan usaha tersebut benar-benar terpenuhi.
"Kalau peternakan yang sudah ada sebelumnya, itu tidak masalah. Tetapi jangan sampai ada pembangunan peternakan baru di wilayah permukiman padat penduduk tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang berlaku," tegas Ramlan.
Ia juga mempertanyakan bagaimana bangunan peternakan baru tersebut bisa berdiri kembali di tengah kawasan permukiman warga, sementara masyarakat di sekitarnya memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan nyaman.
JANGAN TUNGGU WARGA JADI KORBAN DAMPAK LINGKUNGAN
Persoalan ini bukan semata-mata tentang aktivitas usaha peternakan ayam, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Apalagi, warga sebelumnya telah menyampaikan keberatan karena pengalaman buruk akibat bau menyengat dan banyaknya lalat dari aktivitas peternakan ayam yang pernah beroperasi di lokasi tersebut.
Kini, ketika muncul rencana pembangunan kembali dengan kapasitas lebih besar, keresahan masyarakat pun kembali mencuat.
Pemerintah Kota Binjai melalui OPD terkait diminta tidak hanya sebatas melakukan peninjauan dan pemanggilan pemilik usaha. Pemeriksaan dokumen perizinan, kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, serta kelayakan lokasi harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas sesuai kewenangannya.
Jangan sampai kepentingan usaha justru mengorbankan kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar.
Warga menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji monitoring dan evaluasi.*(R-2)
