SNIPER86.COM, BINJAI - Berdalih surat - surat hilang dan masih dalam kepengurusan pihak Polisi, Mobil Dinas Pemko Binjai diduga digadaikan dengan menganti nomor Plat Polisi sebesar 50 juta rupiah, Rabu (3/9/2025) siang, dengan jatuh tempo sampai sebulan berikutnya.
Mobil Toyota Kijang Innova tahun 2019 yang mengunakan plat Polisi BK 1142 AAO ternyata setelah di terima tanda terima merupakan mobil dinas Pemko Binjai dengan nomor plat Pol BK 1955 R yang merupakan milik Pemko Binjai atas nama pemegang berinisial "AA" yang merupakan ASN di Pemko Binjai sebagai Kabag Perekonomian dan merupakan keponakan walikota Binjai.
Saat melakukan transaksi gadai mobil dinas Pemko Binjai di salah satu cafe di Binjai, "FR" yang merupakan mantan Camat di masa kepemimpinan Bapak Idham, beliau yang menerima uang gadai dan menandatangani Kwitansi penitipan mobil/gadai tersebut.
Dalam transaksi tersebut "FR" hanya memberikan surat jalan sebagai pengganti karena surat - surat dalam kepengurusan. Dalam surat jalan tersebut terdapat nama "AA" sebagai pemegang mobil dan tertera mobil merupakan Milik Pemko Binjai berseri "R".
Padahal sudah jelas, mengadakan mobil dinas milik pemerintah tidak boleh dan bisa dikenakan sanksi berupa pidana.
Pasca viral di media sosial, Kabag perekonomian "AA" dan rekannya "FR" langsung menebus mobil dinas tersebut, Senin (8/9) malam, diduga agar bisa berkelit.
Seorang Sumber yang tak mau disebut identitas, Selasa (9/9) menyatakan saat transaksi mobil dinas digadaikan dengan nilai 50 juta dan langsung dipotong administrasi sebesar 5 juta rupiah dan dibayar kan kepada "FR" sebesar 45 juta rupiah dan sumber juga menyebutkan soal Viralnya mobil Dinas digadaikan lalu , Senin (8/9) mobil ditebus, ucap Sumber.
Terkait Viralnya mobil dinas digadaikan diduga oknum ASN di Kota Binjai sebagai Kabag Perekonomian yang diketahui merupakan kemenakan seorang Walikota awak media ini mencoba mengkonfirmasi Sekda Kota Binjai Via telepon seluler WhatsApp, Selasa (9/9) pagi, "mobil dinas diperuntukkan untuk kerja/fasilitas dalam melaksanakan tugas" ucap sekda.
"Mobil dinas tidak boleh digadaikan, hanya untuk fasilitas kerja, kita akan cek kebenarannya, benar atau tidak". (R-2)
Bersambung......
