SNIPER86.COM, LANGKAT- Kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) terkait penggunaan plat nomor kendaraan BK dan BL terus menuai sorotan dari berbagai pihak. Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) 08 Sumatera Utara, Surya Depari, turut angkat bicara mengenai isu yang berpotensi memecah belah masyarakat Sumut dan Aceh ini.
Surya Depari menyampaikan bahwa dalam situasi negara yang tengah membangun kebersamaan, sebaiknya kebijakan yang kurang tepat dan berpotensi menimbulkan perpecahan dibatalkan. "Sebaiknya Pak Gubsu tidak membuat rakyat Sumut dan Aceh menjadi terbelah dan bermusuhan dengan kebijakan yang kurang tepat dan elok. Saat situasi negara membangun kebersamaan, sebaiknya dibatalkan kebijakan yang mengarah perpecahan," ujarnya.
Ia menambahkan, "Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Aceh adalah bersaudara. Alangkah baiknya jika dialog sesama pimpinan lebih diutamakan sebelum mengambil kebijakan, agar tercipta iklim yang kondusif."
Penggunaan plat BK dan BL sendiri memiliki sejarah dan identitas tersendiri bagi masyarakat Sumatera Utara dan Aceh. Plat BK umumnya digunakan di wilayah Sumatera Utara, sementara plat BL digunakan di Aceh. Kebijakan yang mencampuradukkan penggunaan plat ini dikhawatirkan dapat menimbulkan gesekan dan sentimen kedaerahan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait pernyataan dari Satgas 08 Sumut ini. Masyarakat berharap agar polemik ini dapat segera diselesaikan dengan bijak dan mengedepankan kepentingan bersama demi menjaga kerukunan dan persatuan di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Masyarakat juga berharap agar kedua pemimpin daerah dapat segera berdialog untuk mencari solusi terbaik.(R-2)
