SNIPER86.COM, Piru - Sejumlah sekolah yang memiliki guru honorer yang tersebar di 84 di Kabupaten Seram Bagian Barat tidak diakomodir atau tidak lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlahnya cukup banyak, kurang lebih 772 Guru Honorer.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Djafar Tuny, kepada salah satu awak media online di daerah ini, Selasa (30/09/2025).
Menurutnya, dari delapan puluh empat sekolah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten SBB, diantara nama sekolah-sekolah itu yakni, Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Raudhatul Athfal (RAL).
"Untuk guru-gurunya ada kurang lebih 772 yang tidak lulus P3K," ujar orang nomor satu di Kemenag Kabupaten Seram Bagian Barat ini.
Diberitakan sebelumnya, ratusan guru honorer sekolah madrasah se-Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten SBB pada Hari Kamis (25/09/2025) yang lalu.
Para demonstran menuntut kepada pemerintah dalam hal ini Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Seram Bagian Barat, harus tranparan terkait seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di kabupaten yang berjulukan Saka Mese Nusa ini.
Para demonstran menduga, ada penerapan seleksi PPPK ruang lingkup Kemenag Kabupaten SBB yang sengaja merekayasa dengan cara - cara tertentu atau dugaan lain sengaja mendiskriminasikan para guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun tanpa diberikan hak yang layak, sebetulnya ini ada apa ?.
Selain itu juga, diduga ada 'siluman' saat melakukan seleksi PPPK pada ruang lingkup Kemenag. Pasalnya, ada beberapa yang lulus dalam seleksi merupakan para honorer yang dianggap tidak memenuhi syarat, namun yang tidak memenuhi syarat itu mereka dinyatakan lulus, sehingga saat ini mereka melakukan pemberkasan kembali.
Disisi yang lain, ada sebagian yang honorer belum sampai dua tahun mereka dinyatakan lulus seleksi, sementara para guru honorer yang sudah kurang lebih puluhan tahun dan belasan tahun dinyatakan tidak lulus atau tidak di akomodir dalam seleksi.
"Mustinya mereka para honorer yang puluhan tahun itu di akomodir atau diluluskan, bukan tidak akomodir. Diduga ini mainan dari pihak pada Kemenag Kabupaten Seram Bagian Barat, yang sengaja berperan," jelas Daka, saat di temui para Pendemo.
Dia juga menyampaikan beberapa poin tuntutan, diantaranya, berikan kesempatan yang sama bagi guru swasta madrasah dalam program PPPK/ASN.
Guru swasta bukan nomor dua, PPPK hadir untuk semua, dan berikan kuota khusus PPPK/ASN untuk guru swasta madrasah.*(MM.S86)
