SNIPER86.COM, Banda Aceh - Dalam siaran persnya, Koordinator AMPERA, Ahlil Ikhwanta K, menegaskan bahwa Polda Aceh lalai dan abai terhadap dugaan Korupsi dana bencana Hidrometeorologi 2025, ini menyangkut Nasib Korban dan Jangka Pemulihan Aceh. Semua pihak harus mendorong dan mendukung penegakan hukum, serta menyeret semua pihak yang terlibat dalam dugaan Korupsi.
Polda Aceh tidak boleh hanya menyasar pejabat teknis di level bawah. Fokus utama dan objektivitas dalam penyelidikan harus diarahkan pada pimpinan yang bertanggung jawab dalam mengelola Dana Bencana, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh sebagai Ketua Satgas Penanggulangan Bencana dan Ketua TAPA sebagai pilar utama dalam tata kelola dana bencana ini.
Polda Aceh tidak boleh pandang bulu dalam penegakan hukum, harus berani dan objektif, maka dengan ini kami menuntut Polda Aceh khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus sebagai berikut :
1. Panggil Sekda Aceh sebagai Ketua Satgas Penanggulangan Bencana. Kami menilai, bahwa Sekda Aceh memiliki peran ganda yang sangat sentral. Selain sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), ia juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penanggulangan Bencana di kantor Gubernur Aceh, artinya Sekda sangat mengetahui secara komprehensif aliran Dana Bencana.
Sekda Aceh adalah dirigen utama dalam pengalokasian anggaran. Segala bentuk pergeseran dana melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) berada di bawah kendali koordinasi teknis Sekda. Jika terjadi ketidaksinkronan data hingga puluhan miliar seperti yang kami temukan, maka Sekda Aceh adalah orang pertama yang harus memberikan penjelasan resmi kepada penyidik Polda Aceh.
Kami mendesak Polda untuk segera memanggil Sekda Aceh, guna mengklarifikasi mengapa ada jurang perbedaan data antara laporan pusat dan daerah.
Menurut Ahlil, sebagai Ketua Satgas, Sekda bertanggung jawab memastikan bahwa setiap rupiah dana darurat tepat sasaran dan transparan. Kelalaian dalam pengawasan rincian anggaran ini bukan hanya masalah administrasi, melainkan pintu masuk menuju potensi tindak pidana korupsi.
2. Audit Belanja Logistik Dinas Sosial: "Misteri" 925.193 Ton. Sektor lain yang menjadi sorotan utama AMPERA adalah belanja logistik pada Dinas Sosial Aceh. Dokumen menunjukkan adanya pengadaan barang yang mencapai jumlah fantastis, yakni 925.193 TON (hampir 1 juta ton), namun tanpa disertai rincian informasi yang terbuka kepada publik.
Angka hampir satu juta ton logistik ini sangat masif. Publik berhak tahu: Apa saja isinya? Siapa vendor penyedianya? Dan yang paling penting, benarkah jumlah sebanyak itu benar-benar sampai ke tangan 16 Kabupaten/Kota yang terdampak?.
Tanpa rincian yang jelas, belanja Dinas Sosial ini menjadi kotak hitam yang sangat rawan diselewengkan. Kami mendorong Polda Aceh mengusut tuntas skema pengadaan ini, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
3. Desakan Pengusutan Tuntas Tanpa Pandang Bulu. AMPERA menilai, besarnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp.1,6 triliun, ditambah dana tambahan dari Pemerintah Pusat tidak akan berarti apa-apa bagi rakyat, jika pengelolaannya dikerjakan secara tertutup.
Ahlil menutup narasinya dengan peringatan keras, bahwa anggaran bencana memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat jika dikorupsi. Ia meminta Polda Aceh untuk segera melakukan pendalaman objektif terhadap semua aliran dana yang dikelola oleh Satgas dan dinas terkait, demi terciptanya good governance di tanah Serambi Mekkah."
"Kami tidak akan berhenti sampai ada titik terang. Panggil Sekda, periksa rincian belanja Dinas Sosial, dan buka data anggaran seluas-luasnya. Jika bersih, jangan risi, jika kotor, siap-siap diproses hukum," demikian kata Ahlil Ikhwanta K dalam pernyataan pers nya.*(Alek)
.jpg "Heboh !!! Video Viral, Assisten, Mandor 1, Centeng dan BKO Diduga di Sebut - Sebut Pemain di PT. LNK Kebun Bekiun Divisi 4 Sukaranda")
