SNIPER86.COM, Pasuruan — Dinamika pemilihan pimpinan di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) dinilai perlu segera dievaluasi agar tidak merusak kohesi jam’iyah. Tokoh NU, H. Muzammil Syafii, menegaskan pentingnya penguatan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk memilih Rais Aam maupun Ketua Umum Tanfidziah guna menghentikan siklus faksionalisme yang dipicu oleh kontestasi figur berbasis suara terbanyak.
Buya Muzammil (sapaan akrab H. Muzammil Syafii_red) menilai, pola pemilihan langsung ala demokrasi prosedural kerap melahirkan dikotomi “pemenang dan yang kalah”. Dampaknya, loyalitas personal berkembang menjadi loyalitas kelompok (faksionalisme) yang berpotensi melanggengkan konflik pasca kontestasi dari satu periode ke periode berikutnya.
"NU terlalu besar untuk terus-menerus dibawa ke dalam logika menang dan kalah. Kepemimpinan NU harus dikembalikan pada tradisi musyawarah, hikmah, dan amanah," tegas Muzammil dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).
Melalui mekanisme AHWA, pemilihan pimpinan bergeser dari kontestasi figur menuju pertimbangan kemaslahatan jam'iyah. Sistem ini dinilai mampu meredam polarisasi karena menetapkan pimpinan berdasarkan kapasitas dan kesepakatan para ulama, bukan dominasi kelompok semata.
Meski demikian, Buya Muzammil menekankan bahwa AHWA tidak boleh sekadar menjadi instrumen voting. Penguatan AHWA harus diimbangi dengan empat pilar tata kelola:
Integritas anggota AHWA: Bebas dari representasi kepentingan politik kelompok.
Kepemimpinan Kolektif: Menjaga keseimbangan otoritas Syuriyah dan Tanfidziah.
Kepengurusan Inklusif: Merangkul semua potensi tanpa membuang pihak yang berbeda pandangan.
Mekanisme Rekonsiliasi: Menyelesaikan perselisihan secara internal sebelum menjadi konsumsi publik.
Dengan menerapkan AHWA secara utuh, NU diharapkan mampu menjaga tradisi ukhuwah, merawat adab al-ikhtilaf (etika berbeda pendapat), serta memastikan struktur kepengurusan tetap utuh dan bermartabat tanpa menyisakan kubu yang tersingkir.*
(Ads)
