SNIPER86.COM, MEDAN – 7 Agustus 2026, Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kota Medan mendesak pemerintah dan Pertamina Sumbagut segera menghadirkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) atau penyalur BBM subsidi khusus bagi nelayan kecil dengan kapal 5 GT ke bawah di Kota Medan.
Ketua DPC HNSI Kota Medan, Rahman Gafiqi, SH., menilai keberadaan penyalur khusus sangat penting untuk memberikan kepastian akses BBM bagi nelayan kecil yang selama ini masih mengandalkan SPBU umum.
Menurut Rahman, persoalan BBM nelayan tidak cukup hanya diselesaikan dengan kewajiban administrasi, termasuk kepemilikan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dan barcode BBM.
“Kami meminta pemerintah bersama Pertamina Sumbagut segera menghadirkan SPBUN khusus bagi nelayan kecil 5 GT ke bawah di Kota Medan. Jangan hanya nelayan yang terus ditegaskan untuk membuat KUSUKA dan memenuhi persyaratan administrasi, tetapi setelah semua persyaratan dipenuhi, akses terhadap BBM subsidi masih sulit. Pemerintah dan Pertamina harus hadir memberikan solusi konkret,” tegas Rahman.
KUSUKA Jangan Berhenti Sebatas Administrasi
Rahman mengatakan, HNSI mendukung program KUSUKA sebagai bagian dari pendataan dan identitas pelaku usaha kelautan dan perikanan. Namun, menurutnya, program tersebut harus benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan.
“Kalau pemerintah meminta nelayan tertib administrasi, tentu kami dari HNSI juga mendorong nelayan untuk memenuhi persyaratan. Tetapi setelah KUSUKA dimiliki dan proses pendataan serta verifikasi dilakukan, pemerintah harus memastikan nelayan mendapatkan manfaat nyata. Jangan sampai nelayan sudah melengkapi administrasi, tetapi ketika hendak melaut justru kesulitan memperoleh BBM,” ujarnya.
Ia juga menyoroti proses verifikasi barcode BBM yang dilakukan secara berkala. Menurutnya, mekanisme pendataan tetap diperlukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi nelayan yang sebagian besar waktunya berada di laut.
“Data harus tetap akurat, tetapi mekanismenya jangan sampai menyulitkan nelayan. Nelayan bekerja di laut, sehingga sistem administrasi dan verifikasi harus dibuat efektif, sederhana, dan tidak menghambat aktivitas mereka mencari nafkah,” katanya.
Nelayan Kecil Masih Mengandalkan SPBU Umum
DPC HNSI Kota Medan menilai belum tersedianya SPBUN atau APMS yang secara khusus melayani nelayan kecil 5 GT ke bawah menjadi salah satu persoalan yang perlu segera mendapat perhatian.
Selama ini, berdasarkan data dan program kerja DPC HNSI Kota Medan, penyaluran BBM subsidi bagi nelayan kecil masih diarahkan melalui SPBU umum terdekat.
Kondisi tersebut dinilai belum ideal karena nelayan harus berhadapan dengan pengguna kendaraan umum lainnya. HNSI juga menerima informasi mengenai adanya dugaan intimidasi terhadap koordinator pengangkut minyak nelayan di sekitar sejumlah SPBU, yang menurut HNSI perlu menjadi perhatian dan diklarifikasi oleh pihak terkait.
“Kalau nelayan kecil sudah terdata dan memenuhi ketentuan, seharusnya ada tempat penyaluran BBM yang jelas dan memang diperuntukkan bagi mereka. Dengan adanya SPBUN khusus, distribusi bisa lebih tertib, pengawasan lebih mudah, dan subsidi juga lebih tepat sasaran,” jelas Rahman.
Hampir 3.000 Nelayan Kecil Membutuhkan BBM Subsidi
DPC HNSI Kota Medan menyebutkan, pihaknya saat ini memiliki data sekitar 200 anggota yang telah memiliki barcode BBM nelayan.
Sementara berdasarkan informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi, jumlah nelayan kecil pemilik barcode disebut mencapai sekitar 1.060 nelayan.
Di sisi lain, jumlah nelayan kecil yang membutuhkan BBM subsidi di tiga wilayah berbasis nelayan, yakni Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Belawan, diperkirakan mencapai hampir 3.000 nelayan.
Rahman menilai angka tersebut menunjukkan adanya kebutuhan yang cukup besar terhadap penyalur BBM khusus nelayan kecil.
“Dengan jumlah nelayan yang cukup besar, tentu harus ada solusi yang terencana. Kami tidak ingin persoalan BBM ini terus berulang. Pemerintah dan Pertamina harus duduk bersama dengan organisasi nelayan untuk mencari jalan keluar yang benar-benar bisa dirasakan nelayan,” katanya.
Dibandingkan Nelayan 7–30 GT
HNSI Kota Medan juga menyoroti perbedaan fasilitas penyaluran BBM bagi nelayan berdasarkan ukuran kapal.
Untuk nelayan dengan kapal berukuran 7–30 GT yang menggunakan BBM subsidi di kawasan Pelabuhan Gabion Belawan, saat ini disebut telah tersedia sejumlah penyalur, baik SPBUN maupun APMS.
Karena itu, HNSI berharap perhatian serupa juga diberikan kepada nelayan kecil dengan kapal 5 GT ke bawah, khususnya yang beraktivitas di wilayah pesisir Kota Medan.
“Kami bukan meminta perlakuan khusus yang tidak sesuai aturan. Kami meminta pemerintah membuat mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan nelayan kecil. Kalau nelayan besar sudah memiliki fasilitas penyaluran, nelayan kecil juga harus mendapat solusi yang jelas dan sesuai ketentuan,” tegas Rahman.
HNSI Siap Menjadi Jembatan Nelayan dan Pemerintah
Rahman menegaskan, DPC HNSI Kota Medan siap menjadi jembatan antara nelayan, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Pertamina, dan instansi terkait.
HNSI siap membantu proses sosialisasi, pendataan, verifikasi lapangan, fasilitasi KUSUKA, serta melakukan pendampingan dan pengawasan agar program pemerintah benar-benar sampai kepada nelayan yang berhak.
“Kami siap membantu pemerintah dan Pertamina dalam pendataan maupun pengawasan. Tetapi kami juga meminta agar pemerintah tidak hanya hadir ketika meminta nelayan memenuhi persyaratan administrasi. Pemerintah dan Pertamina harus hadir ketika nelayan menghadapi persoalan di lapangan, terutama masalah akses BBM,” ujar Rahman.
Menurutnya, pembangunan SPBUN khusus nelayan kecil bukan hanya persoalan menyediakan tempat pengisian BBM, tetapi juga bagian dari upaya memperbaiki tata kelola distribusi subsidi agar lebih tertib, transparan, tepat sasaran, dan mudah diawasi.
“Harapan kami sederhana. Nelayan sudah didata, KUSUKA sudah ada, barcode sudah ada, maka BBM-nya juga harus tersedia. Jangan hanya nelayan yang dituntut tertib. Pemerintah dan Pertamina juga harus memberikan solusi. Karena itu, kami mendesak agar SPBUN khusus nelayan 5 GT ke bawah segera diwujudkan di Kota Medan,” pungkas Rahman Gafiqi, SH.*(JMD)
