SNIPER86.COM, Agara – Kepala Desa Kuta Bunin, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, Suharman, membantah sejumlah keterangan dan tudingan yang disampaikan masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa (DD) Kuta Bunin tahun anggaran 2025 dan 2026.
Suharman menegaskan, informasi yang disampaikan sejumlah masyarakat kepada media mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa tidak seluruhnya benar. Ia menyebut, anggaran Dana Desa yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa telah direalisasikan sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan.
"Semua anggaran Dana Desa sudah terealisasi. Mungkin ada yang pro dan kontra, dan itu kita pahami. Tetapi keterangan yang disampaikan masyarakat kepada media tidak benar semuanya," tegas Suharman kepada SNIPER86.COM, Senin (10/8/2026).
Sebelumnya, sejumlah warga Desa Kuta Bunin meminta adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa, khususnya anggaran tahun 2025 dan 2026. Permintaan tersebut disampaikan warga karena mereka mengaku menemukan sejumlah kegiatan yang dinilai belum transparan dan perlu mendapat penjelasan dari pemerintah desa.
Berdasarkan keterangan sejumlah warga yang dihimpun SNIPER86.COM, terdapat beberapa kegiatan yang mereka nilai perlu dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Salah satunya terkait anggaran ketahanan pangan tahun 2025, yang disebut mencapai Rp.150 juta. Warga menduga, pengelolaan anggaran tersebut tidak transparan. Mereka menyebut, sekitar 50 persen atau Rp.75 juta dikelola melalui BUMK dengan skema simpan pinjam, sementara sebagian lainnya dipertanyakan penggunaannya.
Namun, tudingan tersebut masih sebatas keterangan dari masyarakat dan belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana, sebelum adanya pemeriksaan dan hasil audit dari pihak yang berwenang.
Selain itu, warga juga mempertanyakan kegiatan rehabilitasi rumah bagi kaum dhuafa. Mereka menduga terdapat pengurangan dana yang diterima penerima manfaat. Dari informasi yang disampaikan warga, anggaran yang seharusnya sekitar Rp.10 juta per rumah diduga mengalami pemotongan sekitar Rp.2 juta.
Warga juga menyoroti kegiatan pemeliharaan sanitasi permukiman berupa gorong-gorong, TPT, serta selokan/parit yang disebut memiliki anggaran sekitar Rp.50 juta. Kegiatan tersebut diduga perlu diperjelas pelaksanaannya, agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan maupun anggaran.
Selanjutnya, warga mempertanyakan anggaran pelatihan dan penyuluhan sosial kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat yang disebut mencapai Rp.15 juta. Kegiatan tersebut oleh sejumlah warga diduga tidak jelas pelaksanaannya.
Sementara itu, terkait informasi mengenai anggaran PAUD sebesar Rp.45 juta, Kepala Desa Kuta Bunin Suharman memberikan bantahan. Menurut Suharman, dirinya tidak pernah menganggarkan dana sebesar Rp.45 juta untuk kegiatan PAUD, sebagaimana disebutkan dalam informasi yang beredar.
"Saya tidak pernah menganggarkan Rp45 juta untuk PAUD," ungkap Suharman.
Warga juga menyampaikan, bahwa realisasi anggaran Dana Desa tahun 2026 telah mencapai sekitar 40 persen atau senilai Rp.221.035.000. Mereka mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut dan meminta adanya keterbukaan mengenai kegiatan yang telah direalisasikan.
Atas berbagai informasi tersebut, sejumlah warga berharap Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dapat melakukan pemeriksaan apabila ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Kuta Bunin.
Mereka menilai, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum maupun instansi berwenang penting dilakukan, untuk memastikan seluruh penggunaan Dana Desa sesuai dengan perencanaan, aturan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.
Kepala Desa: Tidak Semua Keterangan Warga Benar
Menanggapi berbagai tudingan tersebut, Kepala Desa Kuta Bunin Suharman kembali menegaskan, bahwa informasi yang disampaikan warga kepada media tidak seluruhnya benar.
Ia menyatakan, pemerintah desa telah melaksanakan dan merealisasikan anggaran berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan. Menurutnya, perbedaan pendapat di tengah masyarakat merupakan hal yang dapat dipahami, namun setiap informasi yang disampaikan kepada publik seharusnya berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Berita atau keterangan yang disampaikan tersebut tidak benar. Semua anggaran Dana Desa sudah terealisasi," tegas Suharman saat dikonfirmasi SNIPER86.COM, Senin (10/8/2026).
Dengan adanya bantahan tersebut, SNIPER86.COM menilai seluruh tudingan yang disampaikan masyarakat masih perlu diklarifikasi dan diverifikasi lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait.
Apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa, pembuktiannya tentu memerlukan pemeriksaan dokumen, realisasi kegiatan di lapangan, serta audit atau penyelidikan dari instansi yang memiliki kewenangan.
SNIPER86.COM akan terus berupaya menyajikan informasi secara berimbang dengan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut maupun berkaitan dengan pemberitaan ini.*(Alek)
