Koordinator AMTB, M. Sholeh, menegaskan bahwa PUPR harus segera mengambil tindakan nyata. Menurutnya, apabila terdapat persoalan antara kontraktor dengan masyarakat, pemerintah tidak boleh hanya menghentikan pekerjaan, tetapi harus mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan.
“Kami minta PUPR jangan berlindung di balik alasan warga menghadang kendaraan. Cari tahu persoalannya. Kalau kendaraan proyek merusak jalan yang sudah ada, ya perbaiki cara mobilisasi materialnya. Gunakan armada yang sesuai. Jangan proyeknya yang dihentikan!” tegas M. Sholeh.
M. Sholeh menegaskan bahwa dirinya bukan orang yang baru mengetahui persoalan Jalan Condong–Segaran. Sebagai putra kelahiran Desa Jangkang, ia mengaku mengetahui kondisi jalan dan perjuangan masyarakat yang telah menunggu pembangunan selama bertahun-tahun.
“Saya lahir di Desa Jangkang. Saya tahu persis bagaimana masyarakat selama ini menggunakan jalan tersebut. Kurang lebih 20 tahun masyarakat menunggu pembangunan yang layak. Sekarang ketika pembangunan akhirnya ada, jangan sampai justru berhenti karena persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan,” ujar Sholeh.
Ia menegaskan bahwa AMTB mendukung pembangunan, tetapi tetap meminta agar jalan yang sudah ada dijaga.
“Kami ingin proyek ini selesai. Tetapi kami juga tidak ingin jalan yang sudah ada rusak karena kendaraan pengangkut material. Gunakan armada yang tidak merusak jalan, tidak mengganggu lalu lintas masyarakat, dan tidak membahayakan warga. Itu tuntutan yang sangat wajar,” tegasnya.
PUPR JANGAN SAMPAI TERKESAN MEMBELA KONTRAKTOR
Sholeh meminta PUPR menjalankan fungsi pengawasan secara tegas. Jika kontraktor memang mengalami kendala, pemerintah harus memastikan kendala tersebut segera diselesaikan.
“PUPR jangan hanya mendengar alasan kontraktor. Turun ke lapangan. Periksa. Kalau kontraktornya mampu, suruh segera bekerja. Kalau tidak mampu, evaluasi. Jangan masyarakat disuruh menunggu sementara proyek berhenti tanpa kepastian,” katanya.
Menurut AMTB, proyek yang menggunakan anggaran pemerintah harus memiliki kepastian pelaksanaan dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
AMTB menegaskan tuntutannya:
PUPR segera memerintahkan dimulainya kembali pekerjaan Jalan Condong–Segaran.
Memberikan kepastian jadwal dimulainya pekerjaan kepada masyarakat.
Mengevaluasi kontraktor apabila tidak mampu melaksanakan pekerjaan.
Mengganti kontraktor apabila berdasarkan ketentuan kontrak dan hukum memang memenuhi syarat untuk dilakukan pergantian.
Memastikan armada pengangkut material sesuai dengan kondisi dan kapasitas jalan.
Memastikan kendaraan proyek tidak merusak jalan eksisting.
Memastikan mobilisasi material tidak mengganggu dan membahayakan masyarakat.
Membuka komunikasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai persoalan yang menyebabkan pekerjaan berhenti.
3 X 24 JAM: SHOLEH SIAP KONSOLIDASI RIBUAN MASSA
M. Sholeh menegaskan bahwa AMTB tidak akan terus-menerus menunggu apabila tidak ada tindakan nyata dari Dinas PUPR.
“Kami memberikan waktu 3 x 24 jam untuk ada kepastian dan langkah nyata. Kalau setelah itu proyek tidak juga dimulai dan PUPR tidak memberikan solusi yang jelas, saya akan konsolidasikan masyarakat. Kami siapkan ribuan massa untuk datang ke Kantor Dinas PUPR,” tegas Sholeh.
Ia bahkan menyatakan AMTB siap melakukan aksi duduk atau pendudukan secara damai di Kantor Dinas PUPR sebagai bentuk tekanan moral dan penyampaian aspirasi masyarakat.
“Kami siapkan ribuan massa. Kalau perlu kami duduki Kantor PUPR secara damai sampai ada kejelasan mengenai proyek ini. Jangan sampai masyarakat yang sudah 20 tahun menunggu pembangunan justru dipaksa menunggu lagi karena proyek berhenti tanpa kepastian,” ujarnya.
Sholeh menegaskan bahwa aksi tersebut akan dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat dan tetap mengedepankan ketertiban serta ketentuan hukum.
AMTB meminta PUPR tidak menganggap remeh tuntutan masyarakat. “Jangan menunggu masyarakat turun ke jalan baru pemerintah bergerak. Kami masih memberikan kesempatan kepada PUPR untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik. Tetapi kalau tidak ada tindakan, kami akan bergerak. Ribuan masyarakat akan kami konsolidasikan,” kata Sholeh.
Ia kembali menegaskan bahwa AMTB tidak anti pembangunan. “Kami bukan anti pembangunan. Justru kami ingin proyek ini segera selesai karena masyarakat sudah menunggu sekitar 20 tahun. Tetapi pembangunan harus benar. Jangan jalan yang baru dibangun, sementara jalan yang selama ini digunakan masyarakat malah rusak. Jangan masyarakat terganggu, jangan keselamatan masyarakat dipertaruhkan,” tegasnya.
M. Sholeh menutup pernyataannya dengan meminta PUPR segera menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
“Sekali lagi kami tegaskan: segera mulai proyek Condong–Segaran. Gunakan armada yang tepat, jaga jalan yang sudah ada, jangan ganggu dan jangan bahayakan masyarakat. Kalau kontraktor tidak mampu, evaluasi dan ambil tindakan sesuai aturan. Kami tidak akan diam. Kalau PUPR tidak bergerak, AMTB yang akan bergerak bersama masyarakat,” pungkas M. Sholeh.
AMTB menyatakan akan terus mengawal proyek Condong–Segaran sampai pekerjaan kembali berjalan dan diselesaikan sesuai ketentuan, dengan tetap menjaga kepentingan, keselamatan, serta akses masyarakat.
Pertegas ultimatum M. Sholeh
Perkuat tuntutan kepada Dinas Pupur
Tajamkan ajakan aksi damai. *
(Tofa/Leman)
