SNIPER86.COM, Jakarta – Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar tersebut mencuat di tengah meningkatnya tekanan politik menyusul polemik persyaratan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.
Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi mengenai pengunduran diri Gibran pada Rabu (11/11/2026). Ia menyatakan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Pernyataan Budi Arie tersebut menjadi salah satu konfirmasi penting atas kabar yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, proses administrasi dan konstitusional pengunduran diri Wakil Presiden masih menjadi perhatian, terutama terkait penyampaian surat secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Berdasarkan informasi yang berkembang pada Kamis (12/11/2026), Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR. Ketua Fraksi PAN MPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, membenarkan adanya informasi mengenai rencana penyerahan surat tersebut.
"Iya betul, informasinya seperti itu," ujar Sudding saat dikonfirmasi.
Sementara itu, informasi mengenai waktu penyerahan surat mengalami perkembangan. Sejumlah pemberitaan menyebutkan penyerahan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 10.00 hingga 11.00 WIB. Hingga informasi ini disusun, belum terdapat konfirmasi resmi yang memastikan bahwa surat tersebut telah diterima langsung oleh pimpinan MPR.
120 ANGGOTA DPR AJUKAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT
Di sisi lain, kabar pengunduran diri Gibran muncul setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menyampaikan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden tersebut.
Usulan itu disampaikan pada Rabu (11/11/2026) dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Saan mengungkapkan, bahwa berdasarkan jumlah tanda tangan yang telah dihimpun, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mendukung pengajuan hak tersebut.
Adapun rinciannya terdiri dari:
Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
Fraksi Partai Golkar: 11 anggota.
Fraksi Gerindra: 11 anggota.
Fraksi NasDem: 19 anggota.
Fraksi PKB: 18 anggota.
Fraksi PKS: 28 anggota.
Fraksi PAN: 1 anggota.
Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota.
Jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengusulan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana ketentuan tata tertib DPR RI.
NASIB USULAN HMP MASIH MENUNGGU PROSES PARLEMEN
Terkait perkembangan tersebut, Sarifuddin Sudding berpandangan bahwa apabila pengunduran diri Gibran telah diproses secara resmi, maka objek yang menjadi dasar usulan HMP untuk memberhentikannya dari jabatan Wakil Presiden tidak lagi berada dalam posisi yang sama.
Meski demikian, perkembangan pengunduran diri dan usulan HMP merupakan dua proses yang perlu dilihat berdasarkan mekanisme ketatanegaraan masing-masing.
Rapat paripurna DPR RI tetap menjadi agenda penting untuk membahas kelanjutan usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut. Dengan demikian, belum tepat menyimpulkan bahwa proses HMP otomatis dihentikan hanya berdasarkan kabar pengunduran diri.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menyatakan belum mendengar maupun melihat langsung surat pengunduran diri Gibran ketika dimintai keterangan pada Rabu malam.
Perkembangan ini menempatkan lembaga negara, khususnya DPR dan MPR, pada posisi penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Publik kini menantikan kejelasan resmi mengenai status pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, termasuk tindak lanjut kelembagaan terhadap surat yang dikabarkan akan disampaikan kepada MPR RI.*(R-1)
