Teks Photo : Ilustrasi
SNIPER86.COM, Binjai – Rencana pembangunan kembali peternakan ayam dengan kapasitas lebih besar milik diduga milik "BT" yang berada di samping permukiman warga Lingkungan 5, Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Binjai Barat, menuai keberatan masyarakat setempat, Sabtu (7/11).
Sejumlah warga mengaku keberadaan peternakan ayam tersebut sebelumnya sudah pernah menimbulkan keresahan. Pasalnya, aktivitas peternakan diduga menyebabkan bau tidak sedap dan banyaknya lalat yang masuk ke rumah-rumah warga.
Warga mengaku sempat merasa lega ketika aktivitas peternakan tersebut berhenti. Namun, kini masyarakat kembali merasa khawatir setelah muncul rencana pembangunan peternakan ayam dengan kapasitas yang disebut-sebut lebih besar dari sebelumnya.
"Kami warga Lingkungan 5 Mayjen Sutoyo keberatan kalau dibangun lagi peternakan ayam yang lebih besar di samping rumah kami. Dulu saja kami sudah tidak tahan dengan banyaknya lalat dan bau tidak sedap. Setelah tutup, kami merasa senang karena lingkungan kembali nyaman. Sekarang kenapa mau dibuka lagi?" ungkap salah seorang warga yang meminta agar keluhan mereka mendapat perhatian pemerintah.
Menurut warga, persoalan ini bukan semata-mata menolak usaha seseorang mencari penghasilan, melainkan menyangkut kenyamanan, kesehatan, kebersihan serta hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang sehat.
Diduga Bertentangan dengan Aturan Pemerintah Kota Binjai
Keberatan masyarakat tersebut patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, terdapat aturan Pemerintah Kota Binjai yang secara khusus mengatur larangan mendirikan peternakan di lingkungan tempat tinggal atau permukiman.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
Dalam Pasal 14 huruf e disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang mendirikan peternakan di lingkungan tempat tinggal atau permukiman.
Ketentuan ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap rencana pembangunan kembali peternakan ayam diduga milik "BT" di kawasan permukiman warga.
Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, yang mengatur penyelenggaraan peternakan dengan memperhatikan kesehatan manusia, hewan, serta lingkungan.
Pasal 4 dan Pasal 5 UU tersebut juga mengatur bahwa penyediaan lahan peternakan harus memenuhi persyaratan teknis dan dimasukkan dalam tata ruang wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras yang Baik memuat ketentuan lokasi peternakan harus terpisah dari lingkungan permukiman dengan jarak minimal 500 meter dari pagar terluar.
Ketentuan teknis tersebut perlu diperiksa kesesuaiannya dengan jenis dan skala usaha peternakan yang direncanakan diduga milik "BT"
DPRD Binjai Diminta Jangan Tutup Mata
Masyarakat Lingkungan 5 Jalan Mayjen Sutoyo secara khusus meminta anggota DPRD Kota Binjai, terutama komisi yang membidangi lingkungan hidup dan peternakan, agar tidak tinggal diam menyikapi persoalan tersebut.
Warga berharap DPRD bersama Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Binjai segera turun langsung melakukan peninjauan ke lokasi.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah lokasi tersebut sesuai dengan peruntukan tata ruang, apakah pelaku usaha telah memiliki perizinan berusaha, serta apakah persyaratan lingkungan dan pengelolaan limbah telah dipenuhi.
Hal ini juga berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020–2040, yang menjadi pedoman pemanfaatan ruang di wilayah Kota Binjai.
Jangan sampai kepentingan usaha justru mengorbankan kenyamanan dan kesehatan masyarakat yang sudah lama bermukim di kawasan tersebut.
Warga berharap pemerintah tidak hanya datang setelah muncul persoalan, tetapi melakukan pengawasan sejak awal sebelum pembangunan dan operasional peternakan kembali berjalan.
Menunggu Ketegasan Pemerintah
Hingga berita ini diterbitkan, keluhan masyarakat tersebut diharapkan segera mendapat perhatian dari pihak Peternakan maupun instansi terkait.
Awak media SNIPER86.COM juga mendorong agar pihak pengelola peternakan diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan mengenai rencana pembangunan, kapasitas peternakan, serta kelengkapan perizinannya.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang, ketertiban umum, maupun persyaratan lingkungan, pemerintah diminta mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Jangan sampai masyarakat harus kembali menghirup bau menyengat dan menghadapi serbuan lalat hanya karena persoalan pengawasan yang tidak berjalan maksimal.
Masyarakat hanya menginginkan lingkungan tempat tinggal yang bersih, sehat, aman, dan nyaman.
Kini warga menunggu keberanian dan ketegasan Pemerintah Kota Binjai serta DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan melindungi kepentingan masyarakat.*(R-2)
