"Saya mengakui, bahwa selama ini kami selalu beda pendapat sekalipun dalam perspektif yang sama yaitu kontrol terhadap pemerintahan, dan publik juga demikian terlalu banyak perbedaannya antara saya dan Mas Makky, namun pada satu titik tertentu kita juga bersepaham dan bersepakat," ujarnya Lujeng Sudarta kepada awak media ini.
Lebih lanjut, Lujeng Sudarta menambahkan, "Sudah saatnya kami melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dinamika didalam Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan sangatlah mencemaskan dan mengkhawatirkan, dimana tugas pokok dan fungsi kelembagaan berpindah dan berubah menjadi kewenangan yang tidak ada dasar ketentuannya," imbuhnya.
Ismail Maky juga menyampaikan, "Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait pengelolaan anggaran, efisiensi dan kebijakan masih belum mampu menjelaskan kepada publik secara transparan dan juga secara akuntabel akuntabel," ucapnya.
"Kalau pemerintah saja tidak mampu menjelaskan kepada legislatif terkait efisiensi itu, apalagi ke masyarakat," jelasnya.
Terkait dengan dinamika tersebut, para aktivis merasa perlu untuk mengingatkan kepada pemerintah melalui kritik yang konstruktif dan terukur.
"Ini kesempatan bagi semua pihak. Kami sebagai aktivis untuk lebih berani dan terbuka dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan," pungkasnya.*(Yasa)
