SNIPER86.COM, Ambon - Kinerja pelayanan publik Pemerintah Provinsi Maluku kembali jadi sorotan. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025, indeks pelayanan publik Maluku hanya mencapai 2,91 poin atau masuk kategori C.
Catatan ini menambah panjang rapor merah pelayanan publik di Maluku. Ombudsman RI Perwakilan Maluku sebelumnya mencatat, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sempat berada di zona hijau pada 2021, namun kembali merosot ke zona kuning pada 2023 dan 2024. Bahkan pada 2019, Maluku pernah berada di zona merah.
Menurut juru bicara DPP Hena Hetu Malik Selang, kegagalan memperbaiki kualitas pelayanan publik dinilai berlanjut dari era kepemimpinan Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno, hingga tahun pertama pemerintahan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath.
Melihat kondisi ini, DPP Hena Hetu menyatakan dukungan penuh kepada Gubernur Hendrik Lewerissa untuk segera melakukan reshuffle birokrasi.
Pernyataan Jubir DPP Hena Hetu
Juru Bicara DPP Hena Hetu Malik Selang mempertegas, bahwa langkah reshuffle harus dilakukan dengan serius dan menyeluruh.
"Para pimpinan OPD saat ini dapat dikatakan gagal. Hal ini terlihat jelas dari rapor pelayanan publik Maluku dalam beberapa tahun terakhir. Jika reshuffle hanya dilakukan dengan merotasi orang-orang yang sama, maka hasilnya akan tetap sama, yakni pelayanan publik yang buruk," kata Malik.
Ia menambahkan, setiap OPD perlu menghadirkan terobosan inovatif dengan target yang jelas, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik maupun dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Momentum Perubahan
DPP Hena Hetu menilai, momentum reshuffle birokrasi harus dijadikan titik balik untuk membangun pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
"Kami mendukung penuh Gubernur Hendrik Lewerissa untuk mengambil langkah berani. Maluku tidak boleh terus berada di zona kuning apalagi merah. Saatnya birokrasi bekerja dengan inovasi, bukan sekadar rutinitas," tegas Malik.*(MM.S86)
