SNIPER86.COM, Agara - Adnan Kst, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi (LSM KOMPAK) Aceh Tenggara melakukan monitoring mendalam terhadap proyek rehabilitasi dan renovasi MIN 1 Kutacane, pada Senin (13/04/26).
Dalam peninjauan tersebut, ditemukan fakta memprihatinkan terkait keamanan aset sekolah dan terlantarnya pengerjaan proyek.
berdasarkan laporan langsung dari pihak manajemen MIN 1 Kutacane di lokasi.
Pengerjaan proyek diduga telah terhenti selama kurang lebih tiga minggu sejak libur bersama Hari Raya Idul Fitri. Kondisi bangunan yang ditinggal tanpa pengawasan pekerja mengakibatkan aksi penjarahan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
"Kami menerima daftar panjang aset negara yang hilang dijarah maling dan dirusak. Mulai dari perangkat elektronik seperti 1 unit AC, stabilizer, pompa air (sanyo), bel digital, CPU pegawai, hingga kabel LAN dan instalasi listrik raib. Bahkan, kursi dan meja siswa dalam jumlah puluhan juga ikut hilang," ungkap Ketua LSM KOMPAK.
Secara rinci, aset yang dilaporkan hilang meliputi Perangkat Elektronik: 1 unit AC, stabilizer, 1 unit Sanyo, bel digital, CPU pegawai, kabel LAN, dan kabel instalasi listrik. Jenis Mebel: 6 kursi plastik hijau, 3 kursi merah, 5 kursi biru, ±20 kursi siswa, ±10 meja siswa, dan 4 meja besar guru (warna coklat).
Kerusakan Fisik: Pintu ruang laboratorium dan pintu ruang Kepala Sekolah ditemukan dalam kondisi rusak akibat pembobolan.
Dampak dari berlarutnya proyek ini juga memukul sektor pendidikan.
Akibat gedung utama yang tak kunjung selesai, siswa terpaksa menumpang di MIS Bambel dengan jadwal masuk sore. Hal ini berdampak pada pindahnya sekitar 7 orang siswa ke sekolah lain karena ketidaknyamanan proses belajar.
Pihak manajemen sekolah berharap ada penyelesaian dan pertanggungjawaban nyata dari pelaksana proyek. "Kami mendesak pihak kontraktor untuk segera mengganti kerugian barang-barang yang hilang dan memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa pengerjaan mereka," tambahnya.
LSM KOMPAK berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga pihak pelaksana memberikan kompensasi dan menyelesaikan kewajibannya, demi menyelamatkan aset negara dan kenyamanan belajar siswa di Aceh Tenggara.*(Alek)
