SNIPER86.COM, Medan — Proyek strategis pengendalian banjir Sungai Badera di Kabupaten Deli Serdang yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan kini menuai sorotan. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan dugaan pelanggaran standar keselamatan kerja hingga isu sensitif terkait tata kelola anggaran.(20/4/2026).
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Maret 2026, puluhan pekerja terlihat menjalankan aktivitas konstruksi sebagian pekerja tanpa dilengkapi alat pelindung diri (APD) yang memadai, seperti helm, rompi keselamatan, dan sepatu kerja. Kondisi ini dinilai berpotensi melanggar ketentuan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Sistem Manajemen K3 Konstruksi.
Ironisnya, kewajiban penggunaan perlengkapan K3 tersebut justru terpampang jelas di kantor pelaksana proyek. Namun, implementasinya di lapangan diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Selain persoalan K3, kualitas pekerjaan juga menjadi sorotan. Pada beberapa titik, pemasangan material seperti besi bronjong terlihat tidak seragam dengan kondisi bengkok, jarak pemasangan yang tidak konsisten, serta ukuran yang bervariasi. Temuan ini memunculkan dugaan bahwa pekerjaan belum sepenuhnya memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan.
Proyek yang dikerjakan oleh PT Arafah Alam Sejahtera tersebut diketahui merupakan bagian dari program pembangunan prasarana pengendalian banjir Sungai Badera tahun anggaran 2025–2026, dengan nilai kontrak sekitar Rp65,4 miliar yang bersumber dari APBN. Pekerjaan mencakup pelebaran dan pendalaman alur sungai, penguatan tebing, pembangunan jembatan, hingga jalan inspeksi, termasuk penerapan sistem manajemen K3 konstruksi.
Di sisi lain, beredar informasi dari warga sekitar yang meminta identitasnya dirahasiakan, adanya dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi dalam operasional alat berat atau Excapator proyek tersebut. Jika benar, hal ini berpotensi menyalahi ketentuan distribusi BBM yang diperuntukkan bagi sektor tertentu.
Tak hanya itu, muncul pula isu adanya dugaan praktik “setoran” atau pemotongan anggaran dari pihak pelaksana kepada oknum tertentu. Besaran yang disebut-sebut berkisar antara 10 hingga 20 persen dari nilai anggaran. Namun, hingga saat ini, informasi tersebut masih bersifat dugaan dan memerlukan penelusuran lebih lanjut dari pihak berwenang.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Satuan Kerja SNVT PJSA BBWS Sumatera II Medan, Dony Hermawan, S.T. Surat resmi dari media Mitra86sergap.com telah disampaikan dan diterima oleh pihak kantor di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Medan, pada 7 April 2026. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan atau klarifikasi yang diberikan.
Minimnya respons tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah semangat keterbukaan informasi publik yang terus digaungkan pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Media ini akan terus menelusuri perkembangan proyek pengendalian banjir Sungai Badera, termasuk mendalami berbagai dugaan pelanggaran yang mencuat. Klarifikasi dari pihak terkait diharapkan dapat segera disampaikan guna memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat.(Tim)
Sumber: Mitra86sergap
