SNIPER86.COM, Kota Pasuruan – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Poros Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor UPT Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Pasuruan, Senin (22/6/2026).
Aksi unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk protes terhadap sengkarut sistem pendidikan yang dinilai kian mencederai hak-hak siswa dan wali murid.
Membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan, massa aksi mengepung pintu masuk kantor Cabdin guna mendesak kepala dinas dan jajarannya keluar untuk menemui para pendemo.
Koordinator aksi menilai pelaksanaan SPMB tahun ini perlu diawasi secara ketat karena diduga masih terdapat praktik titipan yang berpotensi merugikan peserta didik yang mengikuti proses seleksi secara murni.
Aliansi Poros Tengah menuntut UPT Cabdin Pendidikan membuka seluruh data SPMB secara transparan, mulai dari jalur afirmasi, domisili, prestasi hingga mutasi beserta dokumen pendukungnya.
Saat aksi berlangsung, perwakilan UPT Cabdin Pendidikan Wilayah Pasuruan yang diwakili Kepala Seksi SMA, Sungko, menemui massa di gerbang kantor. Namun kehadiran tersebut mendapat penolakan dari peserta aksi yang menginginkan penjelasan langsung dari pimpinan UPT Cabdin.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Poros Tengah secara tegas membawa 3 tuntutan utama, di antaranya:
1. Evaluasi Total dan Penolakan Sistem PPDB Jalur Zonasi, massa menilai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sistem ini dianggap diskriminatif, tidak merata secara infrastruktur, serta membatasi hak akses para pelajar berprestasi untuk memilih sekolah yang mereka inginkan. Praktik manipulasi domisili dan manipulasi data kependudukan juga dinilai menjadi bom waktu yang terus berulang setiap tahunnya.
2. Transparansi Dana BOS dan Sikat Habis Pungli, Aliansi Poros Tengah mendesak pihak sekolah dan Dinas Pendidikan untuk membuka secara transparan laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mereka menduga masih banyak terjadi praktik penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan sukarela yang sangat membebani wali murid. Massa menuntut adanya pengusutan tuntas bagi oknum kepala sekolah yang bermain.
3. Penguatan Pengawasan Alokasi APBN oleh DPR, tidak hanya di tingkat daerah, massa juga melayangkan tuntutan ke tingkat pusat. Mereka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk memperketat fungsi pengawasan terhadap alokasi APBN di sektor pendidikan. Hal ini dinilai penting demi memastikan bahwa anggaran 20 persen untuk pendidikan benar-benar tepat sasaran dan terbebas dari praktik korupsi atau pemborosan anggaran yang tidak substansial.
"Kami datang ke sini bukan untuk berwisata, tapi membawa jeritan hati para wali murid yang anaknya tersingkir oleh sistem zonasi yang bobrok, dan dompetnya dikuras oleh pungli yang berkedok infak atau sumbangan. Kami minta Cabdin tidak menutup mata," teriak salah satu orator di atas mobil komando.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan dari massa aksi masih melakukan mediasi di dalam kantor Cabdin Kota Pasuruan guna menyerahkan pakta integritas terkait tuntutan tersebut. Aksi berjalan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian
setempat.*
(irfan)
