SNIPER86.COM, Agara - Pengelolaan Dana Desa Tanoh Megakhe, Kecamatan Badar, Aceh Tenggara, menuai sorotan. Sejumlah warga melaporkan dugaan adanya kegiatan yang tercantum dalam APBDes, namun diduga tidak terealisasi di lapangan. Hal itu disampaikan Ketua Kaliber Aceh kepada awak Media, Jumat (4/9/3026).
Salah satu yang dipersoalkan adalah program bedah rumah tahun 2023 senilai sekitar Rp.10 juta, yang menurut pengaduan warga tidak pernah direalisasikan. Selain itu, pengadaan APAR tahun 2023 juga dipertanyakan, karena keberadaan barangnya disebut tidak jelas.
Sorotan terbesar mengarah pada dana BUMK tahun 2023–2025 yang disebut mendekati Rp.300 juta. Warga mempertanyakan ke mana dana tersebut digunakan serta meminta kejelasan aset, kegiatan usaha dan LPJ BUMK.
Menanggapi hal itu, Ketua Kaliber Aceh, Zoel Kanedi mendesak Kejari Aceh Tenggara melalui Kasi Pidsus segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Ia juga menegaskan agar tidak berhenti pada dokumen, tetapi mencocokkan APBDes, LPJ, bukti transaksi dan realisasi fisik di lapangan.
"Kasi Pidsus jangan hanya melihat LPJ di atas meja. Bongkar dokumennya, cek lapangan dan telusuri aliran dananya. Kalau benar ada kegiatan fiktif atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, proses sesuai hukum. Kalau tidak benar, buktikan juga secara terbuka," tegas Ketua Kaliber Aceh.
Zoel Kanedi juga meminta Inspektorat, Camat Badar dan DPMK segera melakukan klarifikasi dan audit sesuai kewenangan.
Ketua Kaliber Aceh menegaskan, persoalan ini bukan soal mencari-cari kesalahan pemerintah desa, melainkan memastikan Dana Desa digunakan untuk kepentingan masyarakat dan setiap rupiah uang negara dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Tanoh Megakhe belum memberikan klarifikasi resmi. Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui audit dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.*(Alek)
