Belajar kepada daerah lain tentu tidak salah.
Tetapi FORMAT Pasuruan ingin bertanya:
apa sebenarnya yang dibawa pulang dari Lumajang?
Apakah sistem elektroniknya?
Barcode-nya?
Pos pantaunya?
Portalnya?
Pemusatan jalur angkutannya?
Atau mekanisme pembayaran pajaknya?
Pertanyaan ini menjadi penting karena kini pengusaha tambang di Kabupaten Pasuruan mulai dihadapkan dengan rencana penerapan E-MBLB.
Jangan Sekadar Copy-paste
Studi tiru seharusnya bukan perjalanan untuk melihat sistem daerah lain, kemudian membawanya pulang dan diterapkan mentah-mentah di Kabupaten Pasuruan.
Kabupaten Pasuruan bukan Kabupaten Lumajang.
Karakter tambangnya belum tentu sama.
Sebaran lokasi tambangnya belum tentu sama.
Jalur angkutannya belum tentu sama.
Volume kendaraan, kondisi jalan, pola transaksi, sampai persoalan di lapangan juga belum tentu sama.
"Sesuatu yang dianggap berhasil di Lumajang belum tentu cocok apabila diterapkan dengan cara yang persis sama di Kabupaten Pasuruan.
Yang perlu ditiru adalah keberhasilannya. Bukan sekadar perangkat dan cara mengawasinya." Ujang Ketua Format Ismail Makky.
Study Tiru Jangan Berhenti Pada Kunjungan
Masyarakat dan pengusaha tentu berhak mengetahui,
Apa hasil konkret dari studi tiru tersebut?
Apa yang dinilai berhasil di Lumajang?
Apa kelemahannya?
Bagian mana yang kemudian dianggap layak diterapkan di Kabupaten Pasuruan?
Dan yang paling penting, apakah sebelum sistem itu dibawa ke lapangan sudah dihitung dampaknya terhadap kegiatan usaha pertambangan di Pasuruan?
Sebab studi tiru seharusnya bukan sekadar datang, melihat, lalu meniru. Ada satu tahapan yang jauh lebih penting: menguji apakah yang dipelajari memang cocok dengan daerah sendiri. Jangan sampai yang terlihat bagus ketika dipresentasikan di ruang rapat ternyata menimbulkan persoalan ketika bertemu dengan dump truck, jalur tambang, transaksi, pekerja dan kondisi nyata di lapangan.
Jangan Hanya Belajar Cara Memungut Pajak
FORMAT Pasuruan Ismail Makky juga mengingatkan, "Kalau belajar tata kelola pajak tambang, jangan hanya belajar bagaimana pajak lebih mudah dipungut dan diawasi.
Belajarlah juga bagaimana pemerintah daerah membangun hubungan yang sehat dengan pengusaha, memberikan kepastian sistem, menangani keberatan, mencegah gangguan operasional, serta memastikan kebijakan pajak tidak justru menambah persoalan baru bagi usaha yang selama ini berjalan." Tegasnya
Karena keberhasilan tata kelola pajak bukan hanya diukur dari berapa rupiah yang berhasil masuk ke kas daerah. Tata kelola yang baik juga harus mampu menjaga kepatuhan tanpa membuat dunia usaha merasa semakin dipersulit ataupun merasa dicurigai berlebihan.
Setelah Belajar Ke Lumajang, Belajarlah Juga Dari Pengusaha Pasuruan
Ketua TP3D dan Pemkab Pasuruan sudah datang belajar ke Lumajang.
Sekarang dengarkan juga kondisi nyata pertambangan di Kabupaten Pasuruan sendiri.
Dengarkan pengusaha tambang. Dengarkan sopir. Lihat jalur angkutannya. Hitung dampak operasionalnya.
Dan jangan menganggap setiap keberatan pengusaha sebagai bentuk penolakan terhadap pajak.
Pengusaha wajib patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Tetapi pemerintah juga harus memastikan sistem yang diterapkan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Setidaknya Bupati Pasuruan melalui Ketua TP3D Rohani Siswanto harus bisa memastikan pengusaha tambang tidak merasa tertekan, tidak merasa ditindas apalagi merasa di curigai.
Studi tiru seharusnya menghasilkan sistem yang lebih baik, lebih mudah, dan lebih adil.
Bukan sekadar melahirkan aturan baru, portal baru, barcode baru, apalagi menambah beban baru bagi pengusaha tambang.
Karena itu FORMAT Pasuruan bertanya:
DARI LUMAJANG, SEBENARNYA APA YANG DITIRU?
Dan pertanyaan yang lebih penting:
Sudahkah Yang Ditiru Itu Benar-Benar Cocok Dengan Kondisi Pertambangan Kabupaten Pasuruan?
Sudahkah Ketua Tp3d Kabupaten Pasuruan Rohani Siswanto Mau Belajar Juga Ke Pengusaha Tambang Kabupaten Pasuruan? Belajarlah dan dengar keluh kesahnya.
FORMAT PASURUAN
Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan – Ismail Makky, SE. SH., MM. (Ketua)
(Yasak/YS)
