• Pencarian

    Copyright © sniper86.com
    Best Viral Premium Blogger Templates


     

    Bangunan di Lahan Eks HGU Perkebunan Tunggurono Terus Disorot, Diduga Dibangun Hotel Milik Anggota DPRD Sumut

    Minggu, 15 November 2026, 5:11:00 PM WIB Last Updated 2026-11-15T10:12:21Z

    Ket poto : hanya poto ilustrasi saja

    SNIPER86.COM, BINJAI – Pembangunan gedung di atas lahan Eks Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Tunggurono, Kota Binjai, terus menjadi sorotan. Pasalnya, bangunan yang diduga akan difungsikan sebagai hotel tersebut kini telah mencapai sekitar 50 persen pengerjaan. Namun, di lokasi pembangunan tidak terlihat adanya papan informasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, Kamis (12/11/2026), aktivitas pembangunan masih berlangsung. Kondisi bangunan yang sudah berdiri sekitar separuh dari keseluruhan pengerjaan itu menimbulkan pertanyaan serius terkait legalitas lahan maupun kelengkapan perizinan bangunan.

    Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah beredar informasi di lapangan yang menyebutkan bahwa bangunan tersebut diduga milik seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

    Jika informasi tersebut benar, tentu publik patut mempertanyakan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Sebab, jabatan sebagai wakil rakyat seharusnya diiringi dengan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, bukan justru menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.

    Papan informasi PBG bukan sekadar pelengkap di lokasi proyek. Keberadaan dokumen dan perizinan bangunan merupakan bagian penting dari tertib administrasi serta pengawasan pembangunan.

    Selain persoalan PBG, status pemanfaatan lahan Eks HGU Perkebunan Tunggurono juga perlu mendapat perhatian serius dari instansi terkait. Pemerintah harus memastikan apakah penggunaan lahan tersebut telah memiliki dasar hukum dan persetujuan yang sah.

    Jangan sampai pembangunan terus berjalan hingga selesai, sementara legalitas lahan dan perizinannya belum mendapatkan kejelasan.

    Oleh karena itu, Pemko Binjai melalui dinas terkait, Satpol PP, serta instansi yang berwenang diminta segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan seluruh persyaratan pembangunan telah dipenuhi.

    Publik juga berharap pihak yang disebut-sebut sebagai pemilik bangunan, apabila benar merupakan anggota DPRD Sumut, dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi.

    Jangan sampai masyarakat kecil dituntut taat terhadap aturan, sementara pembangunan yang diduga berkaitan dengan pejabat publik justru luput dari pengawasan.

    Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai identitas pemilik bangunan, status legalitas lahan, maupun perizinan pembangunan tersebut.*(R-2)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini