SNIPER86.COM, BINJAI – Dugaan pembangunan gedung tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Jalan Bangau, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, menuai sorotan serius. Bangunan yang kabarnya dipersiapkan untuk menjadi hotel atau tempat penginapan itu diduga kembali dikerjakan, meskipun belum mengantongi PBG sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa bangunan tersebut berkaitan dengan seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, yakni Ir. Henry Dumanter Tampubolon, M.H.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Rabu (11/11/2026), tidak terlihat adanya papan informasi atau plank PBG di sekitar bangunan. Selain persoalan perizinan, lokasi pembangunan tersebut juga disebut-sebut berada di atas lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II yang status penguasaan dan pemanfaatannya masih perlu diperjelas.
Fakta yang lebih mengundang perhatian justru datang dari pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Binjai.
Kepala Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan Dinas Perkim Kota Binjai, Efraim Leonardo Situmorang, ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa bangunan tersebut belum memiliki PBG.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta pemilik bangunan untuk terlebih dahulu mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengurusan PBG.
Permintaan tersebut berkaitan dengan dokumen yang dimiliki pemilik bangunan berupa surat keterangan menguasai lahan atau fisik yang diterbitkan oleh Kelurahan Mencirim.
Namun, yang menjadi persoalan serius, Efraim mengungkapkan bahwa pihak Dinas Perkim sebelumnya telah memberikan peringatan kepada pemilik bangunan sejak tahun lalu. Akan tetapi, peringatan tersebut disebut tidak diindahkan.
Bahkan, pembangunan sempat berhenti, tetapi belakangan pihaknya kembali mendengar bahwa aktivitas pembangunan kembali dilanjutkan meskipun PBG belum diterbitkan.
"Sudah pernah kami berikan peringatan tahun lalu, tetapi tidak diindahkan. Sempat berhenti, namun sekarang kami mendengar masih dilanjutkan, padahal memang tidak ada PBG-nya," ungkap Efraim Leonardo Situmorang.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar keterlambatan administrasi perizinan. Sebab, teguran dari instansi teknis disebut telah diberikan sejak tahun sebelumnya, tetapi aktivitas pembangunan justru dikabarkan kembali berlangsung.
GMNI: Jangan Sampai Teguran Pemerintah Hanya Jadi Formalitas!
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Binjai, Windi Tanjung, mendesak Pemerintah Kota Binjai agar tidak bersikap lunak terhadap dugaan pembangunan yang belum mengantongi PBG tersebut.
Menurutnya, apabila benar pembangunan kembali dilanjutkan tanpa adanya PBG, maka pemerintah harus mengambil langkah tegas sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
"Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kalau tahun lalu sudah diberikan peringatan, kemudian pembangunan sempat berhenti, tetapi sekarang kembali dilanjutkan dan Dinas Perkim sendiri menyatakan belum ada PBG, lalu apa tindakan konkret pemerintah? Jangan sampai teguran hanya menjadi formalitas, sementara pembangunan tetap berjalan. Aturan itu jangan hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan," tegas Windi Tanjung.
Windi juga mempertanyakan bagaimana pengawasan pemerintah terhadap bangunan yang diduga belum memenuhi persyaratan perizinan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya sebatas meminta pemilik mengurus dokumen, tetapi harus memastikan seluruh persyaratan dipenuhi sebelum pembangunan dilanjutkan.
"Kalau memang PKKPR belum selesai dan PBG belum diterbitkan, pemerintah harus memastikan tidak ada aktivitas pembangunan yang bertentangan dengan ketentuan. Jangan tunggu bangunan selesai, baru sibuk melakukan penertiban. Pengawasan itu dilakukan sebelum pelanggaran semakin jauh," ujarnya.
Status Lahan Eks HGU PTPN II Juga Harus Dibuka!
Tidak hanya persoalan PBG, GMNI Kota Binjai juga meminta instansi pertanahan dan pemerintah daerah menelusuri status lahan yang digunakan untuk pembangunan tersebut.
Windi menilai, surat keterangan penguasaan fisik yang diterbitkan pihak kelurahan tidak boleh serta-merta dianggap sebagai bukti bahwa seluruh persoalan status dan legalitas tanah telah selesai.
"Ini juga harus diperjelas. Kalau benar lokasinya berada di atas lahan eks HGU PTPN II, apa dasar penguasaan tanahnya? Bagaimana riwayat peralihannya? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan pertanahan? Jangan sampai persoalan administrasi di tingkat bawah justru menimbulkan persoalan hukum yang lebih besar di kemudian hari," lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa status seseorang sebagai pejabat publik tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan berbeda dalam penerapan aturan.
"Kalau masyarakat biasa membangun tanpa PBG, tentu pemerintah punya mekanisme penindakan. Lantas, apakah ketika bangunan itu dikaitkan dengan seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, pengawasannya menjadi berbeda? Kami tidak sedang menghakimi siapa pun, tetapi kami meminta kepastian bahwa hukum dan aturan berlaku sama bagi semua orang," tegas Windi.
GMNI Minta Pemko Binjai Tidak Tutup Mata
Atas persoalan tersebut, DPC GMNI Kota Binjai mendesak Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Perkim dan instansi terkait untuk:
1. Melakukan pemeriksaan langsung terhadap aktivitas pembangunan di Jalan Bangau, Kelurahan Mencirim.
2. Memastikan penghentian sementara aktivitas pembangunan apabila ditemukan tidak memenuhi ketentuan perizinan, sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
3. Memeriksa proses dan kelengkapan pengurusan PKKPR serta PBG.
4. Menelusuri dasar penerbitan surat keterangan penguasaan fisik oleh Kelurahan Mencirim.
5. Berkoordinasi dengan instansi pertanahan untuk memastikan status hukum lahan eks HGU PTPN II.
6. Membuka hasil pemeriksaan dan pengawasan kepada publik secara transparan.
Windi menegaskan, GMNI Kota Binjai akan terus mengawal persoalan tersebut sampai ada kejelasan dan tindakan nyata dari pemerintah daerah.
"Jangan sampai pemerintah hanya berani memberikan surat peringatan, tetapi tidak berani mengambil tindakan ketika peringatan itu tidak diindahkan. Kami meminta Wali Kota Binjai dan seluruh instansi terkait jangan tutup mata. Kota ini punya aturan, dan aturan itu wajib dihormati siapa pun, termasuk pejabat publik," tutup Windi.
Hingga berita ini disusun, konfirmasi dan klarifikasi dari pihak Ir. Henry Dumanter Tampubolon, M.H. terkait status kepemilikan bangunan, dasar penguasaan lahan, serta proses pengurusan perizinannya masih diperlukan.
Publik kini menunggu, apakah Pemerintah Kota Binjai akan benar-benar menegakkan aturan atau justru membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian.*(R-2)
