• Pencarian

    Copyright © sniper86.com
    Best Viral Premium Blogger Templates


     

    Diduga Tak Senang Aktivitas Tambang Diunggah ke Medsos, Warga Lubuk Kapundung II Jadi Korban Pengeroyokan, Nama Ketua BPD Terseret!

    Selasa, 17 November 2026, 10:35:00 AM WIB Last Updated 2026-11-17T16:16:15Z

    SNIPER86.COM, Madina - 17 November 2026. Dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang warga Desa Lubuk Kapundung II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menjadi sorotan serius. Korban mengaku mengalami pengeroyokan oleh tiga orang pemuda yang diduga dipicu ketidaksenangan terhadap unggahan video dan foto lokasi aktivitas pertambangan di media sosial Facebook dan TikTok.

    Peristiwa tersebut menurut pengakuan korban terjadi pada Kamis malam menjelang Jumat, 6 November 2026, sekitar pukul 20.30 WIB. Korban menduga aksi kekerasan itu berkaitan dengan unggahan video dan foto lokasi pertambangan yang sebelumnya dipublikasikannya melalui akun media sosial.

    Menurut penuturan korban kepada media ini, persoalan bermula ketika seorang oknum Ketua BPD Desa Lubuk Kapundung II diduga menunjukkan ketidaksenangan atas unggahan tersebut.

    Bahkan, korban mengaku pernah mendapat teguran bernada keras. Oknum Ketua BPD tersebut diduga mengatakan bahwa akibat unggahan video aktivitas tambang di wilayah itu, orang-orang dari luar menjadi mengetahui keberadaan aktivitas pertambangan tersebut.

    Namun, korban menegaskan bahwa unggahan itu bukan dimaksudkan untuk mencari persoalan dengan pihak mana pun. Ia mengaku merasa prihatin terhadap kondisi lingkungan, khususnya kerusakan sungai yang dikhawatirkan dapat memicu longsor hingga banjir bandang.

    Persoalan kemudian berkembang menjadi dugaan tindak kekerasan.

    Korban mengaku didatangi tiga orang pemuda, masing-masing berinisial TP, BR, dan seorang pemuda lainnya yang belum dapat diidentifikasinya. Dalam kejadian tersebut, korban mengaku dipukuli hingga mengalami lebam di beberapa bagian tubuh. Setelah melakukan pemukulan, ketiga orang tersebut disebut meninggalkan korban begitu saja.

    Korban juga menyampaikan bahwa hingga berita ini diterbitkan, dirinya belum memperoleh penyelesaian, baik melalui jalur kekeluargaan maupun proses hukum.

    Dugaan Keterlibatan Oknum Desa Perlu Diusut

    Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah korban menyampaikan dugaan adanya keterkaitan antara peristiwa pengeroyokan dengan pihak-pihak yang disebutnya tidak senang terhadap publikasi aktivitas pertambangan tersebut.

    Korban bahkan menduga adanya kemungkinan keterlibatan oknum Kepala Desa Lubuk Kapundung II dan Ketua BPD dalam persoalan ini. Dugaan tersebut muncul lantaran korban menilai belum ada langkah penyelesaian yang jelas dari pemerintah desa.

    Selain itu, korban menduga adanya aktivitas pertambangan ilegal yang melibatkan pihak-pihak tertentu, termasuk dugaan keterlibatan oknum kepala desa. Akan tetapi, tudingan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum maupun instansi berwenang.

    Apabila benar terdapat aktivitas pertambangan tanpa izin yang merusak lingkungan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan. Begitu pula dugaan tindak kekerasan terhadap warga harus diproses secara hukum tanpa memandang jabatan, hubungan keluarga, maupun kedudukan seseorang di pemerintahan desa.

    Kepala Desa Bungkam Saat Dikonfirmasi

    Sementara itu, NS, jurnalis sekaligus Kabiro SIDIK POLISI NEKS, berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Lubuk Kapundung II guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi terkait dugaan pengeroyokan serta tudingan yang disampaikan korban.

    Konfirmasi dilakukan untuk memastikan pemberitaan tetap berimbang dan tidak hanya bersumber dari keterangan sepihak. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Lubuk Kapundung II belum memberikan tanggapan atas pesan maupun panggilan telepon yang disampaikan media ini.

    Dengan demikian, ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi Kepala Desa, Ketua BPD, maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

    Korban Mengaku Trauma, Minta Perlindungan Aparat

    Dengan nada kecewa, korban mengaku merasa tidak mendapatkan perhatian dan perlindungan yang semestinya sebagai warga masyarakat.

    "Sakit kali lah awak yang tak punya ini. Tidak ada orang yang peduli, karena keluarga saya sedikit di kampung Lubuk Kapundung II ini," ungkap korban kepada media ini melalui sambungan telepon.

    Korban juga mengaku mengalami trauma dan ketakutan. Ia khawatir keselamatan dirinya maupun keluarganya terancam apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani aparat penegak hukum.

    "Bukan saya saja yang memposting video itu, tetapi kenapa saya yang menjadi sasaran mereka?" demikian keluhan korban.

    Atas kejadian tersebut, korban sangat berharap Kapolsek Muara Batang Gadis dan Kapolres Mandailing Natal memberikan perhatian serius serta mengambil langkah hukum yang diperlukan.

    Aparat Penegak Hukum Jangan Tutup Mata!

    Peristiwa ini menjadi ujian bagi penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di tingkat desa. Jangan sampai warga yang menyampaikan keresahan terhadap dugaan kerusakan lingkungan justru merasa terancam dan menjadi korban kekerasan.

    Aparat kepolisian diharapkan segera menerima laporan korban, memeriksa saksi-saksi, mengidentifikasi tiga orang yang disebut melakukan pemukulan, mengamankan bukti-bukti, serta mendalami motif di balik dugaan pengeroyokan tersebut.

    Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.

    Di sisi lain, dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin juga perlu ditelusuri oleh instansi berwenang. Pemeriksaan harus mencakup legalitas kegiatan pertambangan, dampaknya terhadap aliran sungai, serta potensi kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan masyarakat.

    Jangan sampai jabatan menjadi tameng, kekuasaan menjadi alat intimidasi, dan masyarakat kecil kehilangan hak untuk bersuara.

    Hukum harus hadir untuk melindungi seluruh warga, bukan hanya mereka yang memiliki jabatan dan pengaruh.

    Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan, demi memenuhi prinsip keberimbangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.*(JMD)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini