• Pencarian

    Copyright © sniper86.com
    Best Viral Premium Blogger Templates


     

    PPK Proyek Dinas Pendidikan Binjai Jadi Sorotan, 'HB' Terkesan Bungkam Saat Dikonfirmasi

    Rabu, 18 November 2026, 2:10:00 PM WIB Last Updated 2026-11-18T07:11:19Z

    Ket poto : Sorotan Proyek di dinas Pendidikan Kota Binjai

    SNIPER86.COM, BINJAI – Pelaksanaan sejumlah proyek rehabilitasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Binjai terus menjadi sorotan publik. Pasalnya, beberapa pekerjaan tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

    Sorotan kali ini tidak hanya tertuju kepada pihak kontraktor pelaksana, tetapi juga kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tanggung jawab penting dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    Sebagaimana diketahui, PPK bukan sekadar pejabat yang namanya tercantum dalam dokumen proyek. PPK memiliki tugas dan kewenangan yang berkaitan langsung dengan persiapan, pelaksanaan, pengendalian kontrak, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Apabila benar ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, penggunaan material yang tidak memenuhi ketentuan, ataupun item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam kontrak, maka hal tersebut patut dievaluasi secara serius oleh pihak yang berwenang.

    Ironisnya, ketika awak media berupaya meminta penjelasan terkait berbagai persoalan tersebut, 'HB' yang disebut sebagai PPK proyek Dinas Pendidikan Kota Binjai terkesan bungkam saat dikonfirmasi pada Selasa (17/11).

    Sikap tersebut tentu menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Mengingat proyek yang dikerjakan menggunakan uang negara, publik berhak mengetahui bagaimana proses pengawasan dilakukan dan siapa pejabat yang bertanggung jawab apabila ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan.

    LEGALITAS DAN KOMPETENSI PPK TURUT DIPERTANYAKAN

    Selain persoalan kualitas pekerjaan, legalitas dan kompetensi 'HB' sebagai PPK juga menjadi hal yang perlu diperjelas.

    Sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengangkatan PPK harus memenuhi persyaratan dan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Karena itu, pihak Dinas Pendidikan perlu menjelaskan dasar penetapan 'HB' sebagai PPK, termasuk surat keputusan pengangkatan serta pemenuhan persyaratan kompetensinya.

    Jika persyaratan pengangkatan tidak terpenuhi, hal tersebut harus diperiksa oleh instansi berwenang. Namun, dugaan tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti bahwa seluruh proses pengadaan tidak sah sebelum dilakukan pemeriksaan dan penilaian berdasarkan ketentuan hukum.

    PPK BISA DIKENAKAN SANKSI

    Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, PPK memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangannya.

    Apabila terbukti lalai menjalankan kewajiban, melakukan pelanggaran prosedur, atau mengakibatkan kerugian negara akibat perbuatannya, PPK dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai tingkat kesalahan dan ketentuan hukum yang berlaku.

    Sanksinya dapat berupa:

    - Sanksi administratif dan kepegawaian, apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan kewenangan.

    - Tuntutan ganti kerugian, apabila terdapat kerugian negara yang dapat dibebankan berdasarkan ketentuan hukum.

    - Sanksi perdata, apabila terdapat unsur wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang memenuhi ketentuan.

    - Sanksi pidana, apabila ditemukan unsur tindak pidana, termasuk korupsi, yang dibuktikan melalui proses hukum.

    Perlu ditegaskan, tanggung jawab PPK tidak serta-merta sama dengan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA). PA merupakan pejabat yang memiliki kewenangan penggunaan anggaran, sedangkan PPK menjalankan tugas pengadaan berdasarkan kewenangan dan penetapannya.

    Kini publik menunggu keterbukaan Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai selaku pihak yang membawahi pelaksanaan program tersebut, termasuk penjelasan mengenai siapa saja PPK yang bertanggung jawab pada masing-masing proyek.

    Inspektorat Kota Binjai juga diharapkan tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan atau indikasi ketidaksesuaian pekerjaan.

    Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu sarana pendidikan justru dikerjakan tanpa pengawasan yang maksimal.*(R-2)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini