SNIPER86.COM, Binjai – Pelaksanaan sejumlah proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Binjai terus menjadi sorotan publik. Pasalnya, berbagai dugaan kesalahan dalam pengerjaan proyek tersebut berulang kali diberitakan sejumlah media online, Senin (9/11).
Namun, sorotan demi sorotan itu seolah belum memperlihatkan adanya tindakan korektif yang nyata di lapangan.
Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan serius terhadap kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang memiliki tanggung jawab penting dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak pekerjaan pemerintah.
Sejumlah pekerjaan yang diduga bermasalah justru terkesan terus berjalan tanpa adanya perubahan signifikan, meskipun informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, mutu pekerjaan, maupun metode pengerjaan telah menjadi perhatian publik.
Jika dugaan tersebut benar, lantas di mana fungsi pengawasan dan pengendalian yang seharusnya dijalankan PPK?
LEGALITAS DAN KOMPETENSI PPK JUGA HARUS DIPERIKSA
Persoalan yang perlu menjadi perhatian bukan hanya bagaimana PPK menjalankan tugasnya di lapangan, tetapi juga apakah pejabat yang ditunjuk sebagai PPK telah memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Publik berhak mempertanyakan, apakah seluruh PPK yang menangani proyek pembangunan maupun rehabilitasi sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Binjai telah diangkat berdasarkan kewenangan pejabat yang berwenang? Apakah pengangkatannya memiliki dasar Surat Keputusan (SK) atau penugasan yang sah? Dan apakah masing-masing PPK telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai tipologi pekerjaan yang ditanganinya?
Hal ini bukan persoalan sepele. Sebab, penunjukan seseorang sebagai PPK tidak semestinya hanya didasarkan pada jabatan struktural, kedekatan, atau penunjukan administratif semata. Pejabat yang diberikan tanggung jawab tersebut harus memenuhi persyaratan kompetensi dan ketentuan pengangkatan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Pasal 11 mengatur tugas dan kewenangan PPK.
Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2a), PPK diwajibkan memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai tipologinya.
Tipologi kompetensi PPK tersebut meliputi Tipe A, Tipe B, dan Tipe C, yang disesuaikan dengan karakteristik serta kompleksitas pekerjaan pengadaan yang ditangani.
Artinya, kompetensi seorang PPK harus sesuai dengan lingkup penugasannya. Bukan sekadar memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa secara umum, melainkan harus memenuhi ketentuan kompetensi PPK sesuai tipologi yang dipersyaratkan.
Selain itu, Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) juga mengatur bahwa apabila tidak terdapat penetapan PPK dalam pengadaan yang menggunakan APBD, PA/KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sesuai ketentuan, dengan tetap memenuhi persyaratan kompetensi PPK.
Dengan demikian, Dinas Pendidikan Kota Binjai perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme penunjukan, dasar penugasan, serta bukti pemenuhan kompetensi PPK yang menangani masing-masing kegiatan.
Jangan sampai pejabat yang diberi tanggung jawab mengendalikan kontrak justru tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan yang ditanganinya.
PPK BUKAN SEKADAR PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
Perlu diketahui, PPK bukan sekadar pejabat yang menandatangani kontrak dan mengurus administrasi proyek.
Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, PPK memiliki tugas penting, antara lain menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, mengendalikan kontrak, menyimpan dokumen pelaksanaan kegiatan, melaporkan penyelesaian pekerjaan, menyerahkan hasil pekerjaan, serta menilai kinerja penyedia.
Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atau terdapat indikasi cacat mutu, PPK harus mengambil langkah sesuai kewenangannya, termasuk meminta penyedia melakukan perbaikan, memberikan teguran, serta menerapkan sanksi kontraktual apabila persyaratannya terpenuhi.
Jika seluruh dugaan ketidaksesuaian yang telah diberitakan tidak pernah ditindaklanjuti, wajar apabila masyarakat mempertanyakan sejauh mana PPK menjalankan fungsi pengendalian kontrak tersebut.
Pemberitaan media bukanlah sesuatu yang seharusnya dianggap angin lalu. Setiap informasi dan temuan lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan semestinya menjadi bahan evaluasi dan pemeriksaan oleh pihak terkait.
JANGAN JADIKAN ALASAN MENGEJAR SERAPAN ANGGARAN
Menjelang akhir tahun anggaran, penyelesaian pekerjaan dan serapan anggaran memang menjadi perhatian setiap organisasi perangkat daerah. Namun, mengejar target penyelesaian proyek tidak boleh mengorbankan kualitas bangunan maupun mengabaikan ketentuan kontrak.
Jangan sampai pekerjaan yang diduga belum memenuhi spesifikasi justru dipaksakan selesai hanya demi mengejar batas waktu pencairan anggaran.
Sebab, proyek pemerintah dibiayai menggunakan uang rakyat. Masyarakat berhak mendapatkan hasil pembangunan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.
Masa pemeliharaan juga bukan alasan untuk membiarkan setiap kesalahan pengerjaan sejak awal. Perbaikan pada masa pemeliharaan harus tetap mengikuti ketentuan kontrak dan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk meloloskan pekerjaan yang belum memenuhi persyaratan penerimaan.
KADIS PENDIDIKAN DIMINTA BUKA DATA LEGALITAS PPK
Menyikapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Sofyan Siregar, bersama seluruh PPK yang menangani kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sekolah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang menjadi sorotan.
Ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik:
Siapa saja nama PPK yang ditunjuk menangani proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Binjai?
Apakah masing-masing PPK telah memiliki SK pengangkatan atau surat penugasan yang sah dari pejabat berwenang?
Apakah PPK tersebut telah memenuhi persyaratan kompetensi dan memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai tipologi pekerjaan yang ditangani?
Apakah penempatan PPK sudah sesuai dengan kapasitas, kompetensi, serta kompleksitas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya?
Bagaimana bentuk pengendalian kontrak dan tindakan yang telah dilakukan PPK terhadap penyedia yang diduga mengerjakan proyek tidak sesuai spesifikasi teknis?
Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa penunjukan PPK bukan hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum dan kompetensi yang dipersyaratkan.
Jangan hanya menunggu laporan administratif. Evaluasi langsung ke lapangan, periksa kondisi pekerjaan, cocokkan dengan gambar dan spesifikasi teknis, serta pastikan setiap kekurangan ditindaklanjuti secara tertulis.
Jika memang pekerjaan sudah sesuai kontrak, sampaikan penjelasan secara terbuka dengan didukung hasil pemeriksaan teknis. Namun, apabila ditemukan kesalahan, jangan ragu mengambil tindakan sesuai aturan.
JANGAN SAMPAI PENGAWASAN HANYA ADA DI ATAS KERTAS!
SNIPER86.COM menilai, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari Inspektorat Kota Binjai maupun aparat pengawasan terkait.
Pemeriksaan tidak hanya perlu menyasar hasil pekerjaan dan tanggung jawab penyedia, tetapi juga memastikan proses penunjukan PPK, legalitas pengangkatan, pemenuhan kompetensi, serta pelaksanaan tugas dan kewenangannya telah sesuai ketentuan.
Apabila ditemukan indikasi kerugian keuangan negara atau pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Pembangunan sekolah bukan sekadar mengejar selesainya proyek, melainkan memastikan fasilitas pendidikan yang dibangun benar-benar layak digunakan oleh para siswa dan tenaga pendidik.
Jangan sampai uang negara sudah dikeluarkan, tetapi masyarakat justru menerima hasil pekerjaan yang kualitasnya dipertanyakan.
Sebab, yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya hasil pekerjaan kontraktor, tetapi juga bagaimana pejabat yang diberi kewenangan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.*(R-2),
