SNIPER86.COM, Denpasar - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, memimpin rapat internal Tim Kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Bertempat di Aula Dharmawangsa, rapat ini dihadiri oleh seluruh Ketua dan anggota Kelompok Kerja (Pokja) WBBM yang berperan penting dalam mempersiapkan Kanwil Kementerian Hukum Bali menuju predikat WBBM.
Rapat dibuka dengan pemaparan dari masing-masing Pokja, mengenai capaian yang telah diraih dalam enam area perubahan kunci, yaitu:
- Manajemen Perubahan: strategi membangun pola pikir dan budaya kerja yang berintegritas.
- Penataan Tata Laksana: penyederhanaan prosedur kerja untuk mempercepat layanan.
- Penataan Sistem Manajemen SDM: pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja pegawai.
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja: implementasi sistem akuntabilitas yang transparan.
- Penguatan Pengawasan: mekanisme pengawasan internal untuk mencegah praktik korupsi.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: inovasi layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Setiap Pokja menampilkan data konkret, termasuk langkah digitalisasi layanan, peningkatan responsivitas terhadap aduan masyarakat, serta program pelatihan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai. Diskusi berlangsung dinamis, di mana Kakanwil memberikan arahan strategis sekaligus apresiasi terhadap semangat kerja tim.
Dalam arahannya, Eem Nurmanah menekankan, bahwa predikat WBBM merupakan target bersama yang harus dicapai melalui konsistensi dan kerja nyata.
"Predikat WBBM adalah tujuan besar kita. Untuk meraihnya, setiap Pokja harus melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin. Ini penting agar kita bisa mengidentifikasi hambatan, memperbaiki kelemahan, dan memastikan setiap langkah benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat," tegasnya.
Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diberikan kepada unit kerja yang telah lebih dahulu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta menunjukkan komitmen tinggi dalam reformasi birokrasi, penguatan integritas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rapat ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan langkah, memperkuat sinergi antar-Pokja, dan meneguhkan tekad seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam meraih predikat WBBM demi menghadirkan pelayanan publik yang prima, bersih, dan bebas dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).*(Antoni)
