Oleh : Mahasiswa Fakultas Hukum
Bukan hanya itu, Gedung-gedung megah bak istana surga jauh memadati beberapa kota di negeri ini, sebagai bentuk kemajuan dari peradaban bangsa. Namun, apa yang terlihat di muka tak sama dengan apa yang terjadi di belakang.
Ketimpangan sosial, kemiskinan, terbatas akses Pendidikan, Intoleransi dalam beragam hal terkhusus agama, hingga kebijakan yang semena-mena seakan-akan mengakar akut dalam peradaban bangsa ini. Negeri ini diselimuti oleh banyak permasalahan yang sengaja dilestarikan oleh para penguasa, entah itu untuk alat politiknya atau memang haus kekuasaan dan bahagian melihat kemelaratan.
Semua gambaran itu bukan semata-mata dikarang oleh penulis sebagai rakyat jelata, namun fakta yang sulit di terima oleh penguasa negeri ini. Di masa yang cukup udzur, kemiskinan di negeri ini mencapai 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta per September 2024. Bahkan, jika melihat data data Bank Dunia, sekitar 68,3% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2024, yang setara dengan sekitar 194,7 juta jiwa.
Keadaan di atas cukup memilukan, dimana kemiskinan yang masih mengakar dibarengi dengan kemewahan hidup para pejabat. Tidak sedikit dalam beberapa tahun ke belakang kasus korupsi yang menjerat mereka, hingga kerugian negara bukan lagi dalam bentuk miliyar namun sudah memasuki fase triliun.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatat, total kerugian negara akibat dugaan korupsi pada 2024 mencapai Rp. 310,61 triliun. Begitu besarnya kenikmatan yang dimiliki para pejabat, hingga penulis dapat mengutarakan kata “Selamat Datang di Indonesia, Negeri Para Pejabat”, mobil mewah, gaji spektakuler, rumah dinas bak istana megah hingga pengamanan yang super ketat dan semena-mena menggunakan jalan-jalan sebagai fasilitas publik.
Rakyat hanya sebagai penonton, yang dikutip uang masuk melalui pajak yang semakin mencekik. Bahkan, Menteri keuangan mendoktrin rakyat dengan menyebutkan “Pajak Sama Dengan Zakat dan Wakaf”, dimana rakyat dipaksa untuk berfikir mengeluarkan pajak untuk membantu sesama. Faktanya, pajak adalah alternatif paling kongkrit untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari rakyat.
Pajak diciptakan untuk memuaskan nafsu duniawi para pejabat dan bukan untuk kemaslahatan rakyat, sebagaimana tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD NKRI 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pada tahun 2024, 33,21 persen anak Indonesia putus sekolah dan dalam laporan BPS bertajuk Statistik Pendidikan 2024. Pada Tahun Ajaran 2023/2024, terdapat 148.758 unit sekolah SD, 42.548 SMP, 14.445 SMA, dan 14.252 SMK di Indonesia.
Menurut laporan tersebut, proporsi ruang kelas yang kondisinya baik hanya 40,76% untuk SD, 51,28% SMP, 61,58% SMA, dan 64,34% SMK. Kerusakan ringan, sedang, hingga parah terbanyak ada pada bangunan SD yakni sebanyak 48,71% rusak ringan/sedang, dan 10,52% rusak berat.
Kompleksitas permasalahan di negeri ini tidak hanya selesai di sana. Dalam kasus intoleransi menurut GoodStats, Indonesia masih memiliki 477 peristiwa dan 731 tindakan sepanjang tahun 2023–2024, namun Kementrian Agama menyibukkan diri dengan nikah gratis. Semua keadaan yang terjadi membangun stigma, bahwa negara tidak benar-benar hadir dalam melindungi dan mengayomi rakyatnya.
Negara bukan menjadi rumah bagi rakyatnya, namun ancaman yang menunggu bom waktu meledak."Negara ini didirikan dengan darah, namun sekarang rakyat berdarah-darah meminta keadilannya sendiri".*(R-1)
