SNIPER86.COM, Ambon - Pernyataan Wakil Ketua KNPI Maluku, Wawan Tomson, yang mendesak Gubernur untuk mengevaluasi kinerja Direksi dan para Komisaris PD Panca Karya yang baru sebulan di lantik ini oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, S.H., LLM., dinilai sangat keliru.
Selain itu, Wawan Tomson juga menyatakan, bahwa Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya adalah beban pemerintah daerah. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPW RAMPAS Provinsi Maluku Abd. Halil Hatala, S.Sos., kepada media ini di Ambon, Kamis (23/10/2025).
"Sebetulnya dia paham atau tidak kalau PD. Panca Karya ini adalah Perusahaan Daerah yang dilahirkan oleh daerah dan berlindung di bawah peraturan perundang- undangan, yang notabenenya di sahkan melalui peraturan daerah, bukan perusahaan orang perorang, ini yang mustinya kita dudukan," kata Halil Hatala.
"Saat ini kita sudah mengetahui, bahwa niat baik pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa - H. Abdullah Vanath, untuk menata kembali birokrasi yang carut - marut saat kepemimpinan sebelumnya, terkhusus PD. Panca Karya ini, sehingga proses pergantian sebulan yang lalu itu sudah harus. Kenapa demikian, nah untuk menstabilkan perusahaan daerah bekerja dengan teratur, hasil yang didapat adalah untuk daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri, kok dibilang PD. Panca Karya adalah beban daerah," katanya lagi.
Mustinya, ujar Hatala, sebagai pemuda Maluku harus mendorong dan mengapresiasi pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa, S.H., LLM., dan H. Abdullah vanath, S.Sos., yang saat ini sedang giat- giatnya menstabilkan sejumlah BUMD, salah satu diantaranya adalah PD. Panca Karya dan beberapa BUMD yang ada di daerah tersebut.
"Kemudian, pasca pelantikan Direksi dan Komisaris, tentu langsung kerja, namun kerja awal adalah meneliti kembali terhadap seluruh administrasi birokrasinya dan melakukan evaluasi keseluruhan atas kinerja pemimpin sebelumnya, dan ternyata yang ditinggalkan adalah utang yang besar bahkan sejumlah permasalahan yang ditinggalkan," jelas Hatala.
Tentu hal tersebut, ungkap Hatala, hal itu sudah dilaporkan kepada Gubernur, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini. Menurut Hatala, bahwa Pemerintah Provinsi Maluku saat ini terbuka untuk adanya kritik, saran dan masukan dari publik, termasuk sejumlah BUMD yang ada, khususnya PD. Panca Karya.
"Kami rasa Pemerintah Provinsi tidak alergi terhadap kritik, namun kritik yang rasional, bukan asal asal atau ingin mencari kesalahan orang lain. Selaku generasi muda Maluku harus mampu membaca, melihat dan mengetahui dengan benar melalui data yang akuntabel, bahwa ada sebuah persoalan besar tetapi ditutupi. Itu bukan saja wadah berhimpun para OKP itu saja yang angkat bicara, tetapi kita semua yang angkat bicara soal itu," ujar Senior HMI ini.
Hatala juga mengatakan, dirinya sebenarnya tidak mempermasalahkan kritikan dari seorang Wakil Ketua KNPI Wawan Tomson, hanya saja belum saatnya. Sebab menurut Hatala, Direksi PD Panca Karya baru sebulan dilantik, dan tergolong baru seumur jagung.
"Kita semua ini mantan berorganisasi dan tidak sombong, tapi silahkan Wawan Tomson cek nama Abd. Halil Hatala dari kalangan aktivis tua maupun muda di Maluku. Dan sebagai Alumni HMI, saya tidak menginginkan adanya kader - kader HMI yang asal bicara. Seandainya ade Tomson kader HMI, mohon maaf, karena kader HMI militan dan teruji," ingat Hatala.
Hatala menambahkan, bahwa PD. Panca Karya saat ini sedang melakukan penataan birokrasinya, agar semua yang akan dikerjakan tidak ada masalah dengan pihak lain atau mitra kerja. Hatala juga yakin, bahwa mereka yang dilantik sebulan kemarin juga orang berorganisasi.
"Mereka ada yang dari birokrasi, politisi dan LSM, tentu mereka juga berlatar belakang aktivis, itu berarti punya latar belakang organisasi. Namun sebagai manusia biasa tentu punya kekeliruan, kekhilafan dan kesalahan, tapi kan kalau saat ini mereka baru mulai menata ulang. Semoga PD. Panca Karya tidak mengalami nasib seperti beberapa pemimpin sebelumnya," harap Hatala.
Diakhir penutup, Ketua DPW RAMPAS Provinsi Maluku ini mengajak semua pihak untuk mendukung kerja kerja pemerintah, termasuk sejumlah BUMD yang ada, namun harus tetap di kawal, walaupun pengawalan dari luar sistem.
"Pengawalan kita yang lebih baik ketimbang pengawalan dalam sistem, sehingga adanya transparansi dalam bekerja, karena negeri kita saat ini yang ditinggalkan para pemimpin sebelum sebelumnya, ada banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan kepada pemerintah saat ini," pungkasnya.
Selain permasalahan di PD. Panca Karya, ujar Hatala, ada juga dugaan terjadi pada BPD Maluku - Maluku Utara, kemudian permasalahan dana pinjaman Rp.700 milyar ini pun ada dugaan juga, serta permasalahan-permasalahan lainnya yang menjadi atensi bersama.
"Kalau DPRD Provinsi ada juga kena soal ini, kan sekarang tidak ada lagi bunyi - bunyi soal dana SMI. Oleh karena itu, sejumlah permasalahan yang ada ini, mari kita support Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini, agar tetap sabar dalam melakukan perbaikan for Maluku pung bae," tutup Hatala.*(MM.S86)
