SNIPER86.COM, Agara - Aktivis Pemerhati Kebijakan Daerah, Freddy Sinaga, bersama sejumlah rekannya yang selama ini vokal menyuarakan dugaan adanya honor PPPK bodong atau tenaga paruh waktu “siluman” di Aceh Tenggara, pada hari Sabtu 22 November 2025, kembali menunjukkan keseriusannya dalam mengawal persoalan tersebut.
Pada Jum'at Malam, mereka telah resmi memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polres Aceh Tenggara. Proses pemeriksaan berlangsung cukup panjang dan baru selesai sekitar pukul 19.00 Wib.
Freddy Sinaga, dalam keterangannya menyebutkan, bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral masyarakat untuk memastikan tata kelola pemerintahan agar tidak disalahgunakan oleh pihak manapun.
"Kami datang atas dasar kepedulian. Dugaan adanya honor PPPK bodong ini bukan isu kecil, karena menyangkut penggunaan anggaran daerah dan hak-hak masyarakat. Kami ingin kasus ini terang benderang, tanpa ada yang ditutup-tutupi," katanya. dan pihaknya memberikan seluruh data serta informasi yang dibutuhkan penyidik.
Menurut Freddy, dugaan keberadaan PPPK paruh waktu fiktif menjadi masalah serius, karena berpotensi melibatkan oknum yang dengan sengaja memasukkan nama-nama yang tidak pernah bekerja, namun tetap tercatat sebagai penerima honor.
"Kami berharap aparat tidak tebang pilih. Bila memang ada oknum yang bermain, maka harus diproses. Ini bukan sekadar penertiban administrasi, tapi menyangkut integritas aparatur negara," tambahnya.
Freddy Sinaga dan timnya juga berharap kepada pihak Polres Aceh Tenggara, agar memanggil sejumlah pihak yang terkait untuk dimintai keterangan, agar proses penyelidikan terus dilanjutkan hingga tuntas agar publik mendapatkan kejelasan yang selama ini dinanti.
"Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada hasil yang pasti. Masyarakat berhak tahu kebenaran dan berhak mendapatkan pemerintahan yang bersih," tutup Freddy.
Dengan semakin banyaknya pihak yang diperiksa, masyarakat berharap persoalan honor PPPK bodong ini tidak hanya berhenti di tingkat klarifikasi, tetapi benar-benar menemukan siapa yang bertanggung jawab apabila terbukti terjadi penyimpangan.*(Alek)
