SNIPER86.COM, Agara - Desakan agar Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakhry, S.E., M.M., mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Aceh Tenggara, Julkifli, kian menguat.
Hal itu menyusul sikap pejabat tersebut yang dinilai tidak transparan, tertutup dan sulit dikonfirmasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang digelar di Aula Dikbud setempat.
Kegiatan yang seharusnya menjadi ruang edukatif dan informatif bagi para tenaga pendidik itu justru menuai tanda tanya besar. Pasalnya, hingga kini, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tenggara belum memberikan penjelasan resmi kepada publik, meskipun telah berulang kali diupayakan konfirmasi oleh wartawan dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Sikap diam Julkifli dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi publik, apalagi kegiatan sosialisasi PPG berkaitan langsung dengan masa depan guru, peningkatan kualitas pendidikan, serta penggunaan anggaran negara.
"Ini bukan persoalan sepele. PPG menyangkut nasib guru dan arah pendidikan Aceh Tenggara. Kalau kepala dinasnya saja susah dikonfirmasi, bagaimana publik bisa percaya bahwa kegiatan ini berjalan sesuai aturan?," ujar salah satu aktivis pendidikan di Aceh Tenggara, yang enggan disebutkan namanya, Kamis (22/1/26).
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kegiatan sosialisasi PPG tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan, mulai dari mekanisme pelaksanaan, peserta yang diundang, hingga sumber dan penggunaan anggaran. Namun semua pertanyaan itu seakan bertepuk sebelah tangan lantaran Kepala Dinas Pendidikan memilih bungkam.
Padahal, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pejabat publik wajib memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, terutama terkait program dan kegiatan yang menggunakan fasilitas negara.
"Kalau tidak ada masalah, kenapa harus menghindar?. Sikap seperti ini justru memunculkan dugaan ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi," kata sumber internal yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini mendorong berbagai kalangan mendesak Bupati Aceh Tenggara agar tidak tinggal diam. Kepala daerah diminta mengevaluasi kinerja Julkifli secara serius, bahkan mencopotnya dari jabatan jika terbukti tidak mampu menjalankan tugas dengan profesional dan akuntabel.
Menurut sumber internal yang enggan disebutkan namanya itu, kepala dinas yang sulit dikonfirmasi adalah cerminan buruk tata kelola pemerintahan. "Bupati harus tegas. Jangan sampai pembiaran ini menjadi preseden buruk. Kepala dinas itu pelayan publik, bukan pejabat yang kebal kritik," tegasnya.
Ia menambahkan, pembiaran terhadap pejabat yang tidak komunikatif berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, khususnya di sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Di sisi lain, para guru yang menjadi sasaran program PPG mengaku membutuhkan kejelasan dan kepastian, bukan kebisuan dari pejabat yang bertanggung jawab. PPG bukan sekadar program formal, melainkan pintu peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.
"Yang kami butuhkan itu informasi jelas. Kalau kepala dinas tidak mau bicara, kami harus bertanya ke siapa?," keluh salah seorang guru.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tenggara Julkifli belum berhasil dikonfirmasi, meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan melalui berbagai saluran.
Publik kini menanti sikap tegas Bupati Aceh Tenggara, membenahi birokrasi pendidikan atau membiarkan kepercayaan masyarakat terus tergerus.*(Alek)
