SNIPER86.COM, Jakarta - Di ruang rapat Komisi III DPR RI yang dingin, suhu mendadak memanas. Tidak ada basa-basi diplomatik dari kursi Mercy Barends hari itu. Anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku itu menatap tajam ke arah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, suaranya bergetar menahan geram.
Bagi Mercy, ini bukan sekadar rapat dengar pendapat biasa. Ini adalah pelampiasan frustrasi masyarakat di Timur Indonesia, yang selama bertahun-tahun merasa "kenyang" dengan kekerasan, namun "lapar" akan keadilan.
Ketika Pelindung Menjadi Predator
Momen paling menohok terjadi ketika Mercy mengungkit "duri dalam daging" institusi Polri: oknum aparat yang justru menjadi pelaku kejahatan.
"Saya minta maaf," ucap Mercy. Sebuah pembuka santun untuk fakta yang brutal. Ia mengangkat kasus kekerasan seksual (pemerkosaan) yang terjadi di Masohi, Maluku Tengah, pada penghujung tahun 2025. Ironinya, pelaku kejahatan bejat itu diduga kuat adalah oknum kepolisian sendiri.
Pernyataan ini bukan sekadar statistik kriminal. Ini adalah tamparan keras bagi jargon "Mengayomi" yang diusung Polri. Mercy menegaskan, bahwa kasus di Masohi hanyalah puncak gunung es dari fenomena yang mungkin terjadi di wilayah-wilayah lain di Indonesia Raya. Ketika seragam cokelat yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru menjadi sumber ketakutan, ke mana lagi rakyat harus mengadu?.
Kapal Hantu dan GPS yang "Bisu"
Tak hanya soal moralitas aparat, Mercy juga membedah modus operandi kejahatan lingkungan yang sistematis dan canggih: illegal logging (pembalakan liar). Berbekal pengalamannya selama 10 tahun di Komisi VII, ia menelanjangi permainan "kucing-kucingan" di perairan Maluku.
Kayu-kayu ilegal dari hutan Maluku, menurut Mercy, bisa melenggang bebas keluar pulau meski sistem pengawasan berlapis sudah diterapkan. Bagaimana caranya?. "Begitu GPS-nya hilang, muncul lagi," ungkap Mercy.
Ia menggambarkan sebuah modus "kapal hantu". Kapal pengangkut kayu mematikan sinyal pelacak (GPS) saat berada di zona pantauan Satpol Air dan Gakkum LHK, lalu mendadak "hidup kembali" saat mendekati tujuan akhir. Hasilnya? Kayu curian dari paru-paru dunia di Maluku itu tiba-tiba sudah bersandar dengan aman di pelabuhan Jawa Timur.
Narasi ini menyiratkan tuduhan serius: adanya pembiaran, atau bahkan keterlibatan sindikat yang mampu "mengatur" teknologi dan pengawasan di lautan. "Rumah Dibakar, Intel di Mana?," ujarnya.
Bagian penutup dari orasi Mercy adalah kritik tajam terhadap fungsi intelijen kepolisian dalam penanganan konflik sosial. Data berbicara: 185 kasus konflik di tahun 2024, dan 90 kasus sepanjang 2025 di Maluku.
Namun, yang dipersoalkan Mercy bukan hanya angkanya, melainkan pola penanganannya. Polisi dianggap selalu datang terlambat—hadir sebagai pemadam kebakaran, bukan pencegah api.
"Kepolisian menangani ketika sudah terjadi kasus. Di mana pencegahannya? Intelnya di mana?," gugat Mercy.
Ia melukiskan gambaran mengerikan tentang konsekuensi keterlambatan itu: rumah warga yang sudah hangus, ladang yang dibakar, hingga nyawa yang melayang. "Kami sudah kenyang dengan kasus-kasus kekerasan," ujarnya lirih namun tegas.
Sebuah Tuntutan Reformasi
Apa yang disampaikan Mercy Barends di hadapan Kapolri hari itu adalah cermin dari realitas keras di daerah kepulauan. Ia tidak meminta retorika. Ia menuntut reformasi sistem internal yang konkret.
Dari meja pimpinan Polri di Jakarta hingga pos polisi terpencil di Maluku Tengah, pesan Mercy jelas: Rakyat butuh polisi yang hadir sebelum rumah mereka terbakar, dan butuh aparat yang menangkap penjahat, bukan menjadi penjahat itu sendiri.*(MM.S86)
