SNIPER86.COM, Tebingtinggi - Pencopotan lima Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara, mendadak menjadi sorotan publik. Polemik tersebut mencuat setelah sebuah video yang menampilkan keterangan sejumlah kepala sekolah beredar luas di platform media sosial Threads.
Peristiwa itu berkaitan dengan pergantian lima kepala sekolah pada Jumat, 18 September 2026, di tengah pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026, yang nilai anggarannya pada lima sekolah tersebut disebut mencapai sekitar Rp.2,44 miliar.
Dalam video yang viral di Threads, sejumlah kepala sekolah menyampaikan keberatan atas pergantian jabatan mereka. Mereka mengaitkan pencopotan tersebut dengan persoalan pelaksanaan program revitalisasi, khususnya terkait dugaan adanya arahan untuk menggunakan vendor tertentu.
Salah satu kepala sekolah, Elisa Lubis, mengaku sebelumnya mendapat arahan untuk berhubungan dengan salah satu vendor. Namun, ia menyatakan memilih melaksanakan program sesuai petunjuk teknis dan mekanisme swakelola, yang dipahaminya berlaku dalam program revitalisasi.
Pernyataan serupa disampaikan Novi Rambe. Ia mengaku pernah dipanggil dan ditanya mengenai loyalitas serta keberlanjutan dirinya sebagai kepala sekolah. Menurut keterangannya, persoalan tersebut terjadi setelah dirinya tidak mengikuti arahan terkait vendor.
Namun, dugaan adanya tekanan maupun keterkaitan pencopotan dengan penolakan vendor tersebut masih merupakan keterangan dari pihak kepala sekolah yang bersangkutan dan belum menjadi kesimpulan hukum. Pihak-pihak yang disebut dalam tudingan tersebut memiliki hak untuk memberikan klarifikasi.
Lima Kepala Sekolah yang Diganti
Lima kepala sekolah yang disebut mengalami pergantian yakni:
- Elisa Lubis, S.Pd. (SDN 163094)
- Tety Suryani, S.Pd. (SDN 163095)
- Riski Kurniawan, S.Pd. (SDN 163084)
- Novi Rambe, S.Pd., M.Pd. (Plt. SDN 163087)
- Reni, S.Pd. (Plt. SDN 166321)
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pemberitaan mengenai polemik tersebut, nilai revitalisasi kelima sekolah mencapai sekitar Rp.2,44 miliar, dengan rincian antara lain SDN 163095 sebesar Rp.531 juta, SDN 163094 sekitar Rp.460 juta, SDN 163087 sekitar Rp.597 juta, SDN 166321 sekitar Rp.311 juta, dan SDN 163084 sekitar Rp.540 juta. Angka tersebut masih perlu dicocokkan dengan dokumen resmi program dan pertanggungjawaban masing-masing sekolah.
Wali Kota Bantah Pencopotan Terkait Vendor
Sementara itu, Wali Kota Tebingtinggi H. Iman Irdian Saragih membantah bahwa pergantian lima kepala sekolah tersebut berkaitan dengan penolakan terhadap vendor.
Menurut Iman, pergantian kepala sekolah merupakan bagian dari penyegaran dan regenerasi kepemimpinan. Ia menyebut, terdapat kepala sekolah yang telah menduduki jabatan selama enam hingga delapan tahun.
Terkait program revitalisasi yang masih berjalan, Iman menyatakan kepala sekolah lama tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan selama masa jabatannya, sedangkan pekerjaan yang belum selesai akan dilanjutkan oleh kepala sekolah yang baru.
Pemerintah Kota Tebingtinggi pada Jumat (18/9/2026) memang melakukan pelantikan sejumlah pejabat, termasuk kepala sekolah. Dalam pemberitaan yang tersedia, disebutkan sebanyak 24 Kepala SD Negeri dan tiga Kepala SMP Negeri ikut dilantik.
Polemik Menunggu Klarifikasi Resmi
Viralnya video di Threads membuat persoalan tersebut semakin mendapat perhatian masyarakat. Publik kini mempertanyakan dasar pergantian lima kepala sekolah, mekanisme pelaksanaan revitalisasi, serta bagaimana pertanggungjawaban anggaran yang masih berjalan setelah terjadi pergantian pejabat sekolah.
Para kepala sekolah yang merasa dirugikan juga disebut berencana menempuh jalur hukum, untuk meminta kejelasan mengenai keputusan pergantian jabatan dan dugaan intervensi dalam pelaksanaan program revitalisasi.
Di sisi lain, hingga saat ini belum ada bukti independen yang membuktikan bahwa pencopotan kelima kepala sekolah tersebut merupakan akibat langsung dari penolakan terhadap vendor tertentu.
Karena itu, persoalan ini masih berada pada tahap polemik dan saling klaim antara pihak kepala sekolah dengan Pemerintah Kota Tebingtinggi. Klarifikasi resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kota Tebingtinggi, serta pihak-pihak yang disebut dalam dugaan pengarahan vendor menjadi penting, agar informasi yang berkembang di media sosial tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.*(R-1)
.png "Diduga Oknum Wartawan Jadi Backing Tambang PT Ussy Persada Group, Aktivitas Tambang PT UPG Diduga Beroperasi Diluar Titik Izin Hingga Caplok Kawasan Hutan")
