Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jika kualitas udara sudah masuk kategori tidak sehat, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret, termasuk mempertimbangkan pembelajaran daring bagi peserta didik,” tegas Abi Hasan.
Menurutnya, Dinas Pendidikan perlu menyiapkan skema pembelajaran alternatif apabila kabut asap mengganggu aktivitas belajar mengajar. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan hasil pemantauan kualitas udara dan rekomendasi instansi terkait.
Selain itu, Abi Hasan meminta Dinas Kesehatan, RSUD H. Sahudin Kutacane, dan seluruh Puskesmas meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan kabut asap.
“Rumah sakit dan Puskesmas harus siaga. Ketersediaan obat-obatan, tenaga medis, serta pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan harus dipastikan memadai,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala, menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, serta mengimbau warga mengurangi aktivitas luar ruangan apabila kualitas udara memburuk.
Abi Hasan menekankan bahwa upaya pencegahan jauh lebih baik daripada harus menangani dampak kesehatan yang lebih luas.
“Jangan sampai anak-anak kita tetap dipaksakan beraktivitas di luar ruangan ketika udara sudah membahayakan kesehatan. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat,” katanya.
“Kita tidak boleh menganggap sepele ancaman kabut asap. Pendidikan tetap harus berjalan, tetapi keselamatan dan kesehatan anak-anak serta masyarakat Aceh Tenggara harus menjadi yang utama,” pungkas Abi Hasan. * (Alek)
