• Pencarian

    Copyright © sniper86.com
    Best Viral Premium Blogger Templates


     

    Diduga Merambah Kawasan Hutan Tanpa Izin, Aktivitas Tambang PT Ussy Persada Group di Patalan Kembali Jadi Sorotan

    Mustofa
    Selasa, 03 November 2026, 8:06:00 AM WIB Last Updated 2026-11-03T01:06:24Z

    SNIPER86.COM, Probolinggo – Aktivitas pertambangan yang diduga dilakukan PT Ussy Persada Grup (UPG) di Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, kembali menuai sorotan. Kali ini, persoalan tidak hanya berkaitan dengan dugaan ancaman terhadap keselamatan siswa SMPN 3 Wonomerto, tetapi juga muncul dugaan adanya aktivitas penambangan yang memasuki kawasan hutan.

    Ketua LSM PASKAL, Sulaiman, menyayangkan dugaan pelanggaran tersebut apabila benar terjadi tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Menurutnya, kegiatan pertambangan di kawasan hutan memiliki persyaratan khusus dan tidak bisa dilakukan secara bebas tanpa persetujuan serta izin dari instansi berwenang.

    Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), yang sebelumnya dikenal dengan istilah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

    "Kami menduga aktivitas pertambangan tersebut telah melewati titik koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) perusahaan dan memasuki kawasan hutan tanpa dilengkapi perizinan yang dipersyaratkan. Ini harus ditelusuri dan dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan," ungkap Sulaiman.

    Ia menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti, aktivitas pertambangan itu berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan, di antaranya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

    Sulaiman menyebut, pelanggaran terhadap ketentuan pertambangan maupun penggunaan kawasan hutan dapat berimplikasi pada sanksi hukum sesuai unsur pelanggaran yang ditemukan.

    "Jangan sampai kegiatan pertambangan berjalan tanpa memperhatikan batas wilayah izin dan ketentuan penggunaan kawasan hutan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," tegasnya.

    Tak hanya menyoroti pihak perusahaan, Kang Leman juga meminta agar rantai distribusi material hasil tambang turut diperiksa. Menurutnya, pihak-pihak yang membeli, menampung, mengangkut, maupun memanfaatkan material dari pertambangan tanpa izin juga harus ditelusuri apabila terdapat bukti keterlibatan.

    Ia merujuk Pasal 161 UU Minerba yang mengatur ketentuan pidana terhadap pihak yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, maupun penjualan mineral atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana dipersyaratkan.

    "Jangan hanya aktivitas di lokasi tambang yang diperiksa. Asal-usul material dan pihak yang menerima atau memanfaatkannya juga perlu ditelusuri agar persoalan ini bisa diungkap secara menyeluruh," lanjutnya.

    Lebih jauh, Sulaiman mempertanyakan tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap berbagai laporan dan sorotan masyarakat mengenai aktivitas pertambangan tersebut. Ia menyebut sejumlah pihak telah menyampaikan laporan dan melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

    Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan respons nyata dari aparat terkait agar tidak menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa aktivitas pertambangan yang dipersoalkan seolah-olah tidak tersentuh penegakan hukum.

    "Berbagai pihak sudah menyampaikan laporan, bahkan aktivis lingkungan juga pernah melakukan demonstrasi. Namun, aktivitas pertambangan yang dipersoalkan masih menjadi perhatian masyarakat. Kami berharap aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan," pungkasnya.

    Sementara itu, wartawan telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Polres Probolinggo Kota terkait dugaan aktivitas pertambangan tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian.

    Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Ussy Persada Group maupun instansi terkait guna memperoleh informasi yang berimbang mengenai legalitas wilayah pertambangan, penggunaan kawasan hutan, serta tindak lanjut atas dugaan pelanggaran tersebut. *
    (TF)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini