SNIPER86.COM, BINJAI – Proyek pengerjaan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 028229 Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, menjadi sorotan. Pasalnya, saat awak media menyambangi lokasi pekerjaan pada Senin (2/11/2026) siang, tidak terlihat plank informasi proyek yang biasanya memuat keterangan mengenai kegiatan pembangunan atau rehabilitasi tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi kepada publik. Tanpa adanya plank informasi di lokasi, masyarakat kesulitan mengetahui secara langsung sumber anggaran, nilai kontrak, nama perusahaan pelaksana, jangka waktu pengerjaan, serta instansi yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
Pantauan awak media Sniper86.Com di lokasi menunjukkan bahwa plank informasi proyek belum terpasang. Padahal, informasi mengenai kegiatan yang menggunakan anggaran publik semestinya dapat diakses masyarakat sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Saat dikonfirmasi awak media terkait keberadaan plank proyek, salah seorang pekerja yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa plank tersebut belum dipasang.
“Belum ada dipasang,” cetus pekerja tersebut singkat.
Pernyataan itu semakin memunculkan pertanyaan: mengapa pekerjaan sudah berlangsung, sementara informasi dasar mengenai proyek belum terlihat di lokasi?
UU Keterbukaan Informasi Publik Jadi Acuan
Keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Pasal 9 UU KIP mengatur kewajiban badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara berkala, termasuk informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik.
Meski demikian, ketentuan tersebut perlu dibaca secara tepat: tidak adanya plank di lokasi tidak serta-merta membuktikan pelanggaran UU KIP. Kewajiban pemasangan papan informasi proyek juga perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan teknis, aturan pengadaan, kontrak, dan regulasi yang berlaku untuk jenis pekerjaan tersebut.
Namun, apabila proyek ini menggunakan anggaran negara atau daerah, informasi mengenai pelaksanaan dan penggunaan anggarannya patut mendapat perhatian serius dari instansi terkait.
Dinas Pendidikan Jangan Tutup Mata
Atas kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Binjai dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan diminta segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Publik berhak mengetahui proyek apa yang sedang dikerjakan di SDN 028229 Payaroba, berapa nilai anggarannya, siapa kontraktornya, kapan pekerjaan dimulai dan ditargetkan selesai, serta siapa konsultan pengawasnya apabila ada.
Jangan sampai pekerjaan yang menggunakan uang rakyat berjalan tanpa informasi yang memadai, sehingga memunculkan dugaan dan kecurigaan di tengah masyarakat.
Pihak terkait juga perlu segera memastikan apakah administrasi dan pelaksanaan proyek telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan kekurangan, perbaikan harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai nilai anggaran, pelaksana kegiatan, dan alasan belum terpasangnya plank proyek masih perlu dikonfirmasi kepada instansi terkait.
SNIPER86.COM akan terus melakukan penelusuran dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kota Binjai, maupun pihak pelaksana proyek demi pemberitaan yang berimbang dan sesuai dengan kode etik jurnalistik.
*(R-2)
