SNIPER86.COM, Agara - Ketua LSM Kaliber Aceh, Zuel Kanedi, meminta aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Aceh Tenggara segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi fisik pembangunan irigasi di Kute Pulo Peding, Kecamatan Babussalam, Tahun Anggaran 2024.
Kegiatan pembangunan irigasi tersebut disebut memiliki anggaran sekitar Rp140 juta. Namun, realisasi fisik pekerjaan di lapangan kini dipertanyakan oleh masyarakat. Persoalan tersebut mendorong LSM Kaliber Aceh meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Aceh Tenggara turun langsung melakukan verifikasi.
Menurut Zuel Kanedi, pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan melalui dokumen administrasi. APH dinilai perlu melihat langsung kondisi fisik pekerjaan, melakukan pengukuran volume serta mencocokkannya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
"Kalau anggaran sudah dicairkan, masyarakat tentu berhak mengetahui di mana hasil pekerjaannya dan apakah volume maupun spesifikasinya sesuai dengan RAB," ujar Zuel Kanedi kepada SNIPER86.COM, Senin (7/9/2026).
Ia meminta APH memeriksa secara menyeluruh sejumlah dokumen, antara lain RAB, APBDes, dokumen pencairan anggaran, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), serta dokumen pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, pihaknya meminta keterangan dari Pengulu Kute Pulo Peding, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), maupun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan irigasi tersebut.
"Jangan hanya memeriksa berkas. Turun ke lapangan, ukur fisiknya, periksa dokumennya, kemudian buktikan apakah pelaksanaannya sesuai dengan anggaran yang tercatat," tegasnya.
Zuel juga meminta pihak yang tercantum sebagai Pengulu Kute Pulo Peding, Suherman, memberikan klarifikasi mengenai realisasi kegiatan pembangunan irigasi tersebut, termasuk terkait penggunaan anggaran dan kondisi fisik pekerjaan.
Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi dan volume yang ditetapkan, maka hasil pemeriksaan tersebut sebaiknya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan adanya kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi maupun indikasi kerugian keuangan negara, Zuel meminta agar temuan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Jangan tunggu viral. Turun, ukur, periksa dan buktikan," kata Zuel.
Ia menambahkan, masyarakat siap memberikan informasi maupun dokumen pendukung kepada APH dan lembaga pengawasan apabila diperlukan untuk membantu proses klarifikasi dan pemeriksaan.
SNIPER86.COM menegaskan, bahwa informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian pembangunan irigasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan pemeriksaan dari pihak berwenang. Nama maupun pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi. Setiap pihak harus dipandang tidak bersalah sebelum terdapat bukti dan keputusan hukum yang berkekuatan tetap.*(Alek)
